[POPULER JABODETABEK] Akhir Polemik Pemprov Jakarta dengan Artis Ike Muti | Ganjil Genap Mulai Berlaku di Jakarta

Gara-garanya, Ike mengaku sempat diminta menghapus fotonya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bermain dalam sebuah webseries yang akan dibuat Pemprov DKI Jakarta.

Namun, unggahan Ike itu menuai polemik. Pemprov langsung membantah dan meminta Ike memberikan klarifikasi siapa yang memerintahkannya seperti itu.

Sampai akhirnya, Ike meminta maaf. Dia mengaku pihak agensi lah yang mengatasnamakan Pemprov DKI Jakarta yanng memintanya menghapus foto dirinya bersama Presiden Jokowi.

Berita ini menjadi berita terpopuler di Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin, Minggu (2/8/2020).

Selain itu, isu lainnya yang juga menjadi perhatian pembaca adalah soal penerapan kembali sistem ganjil genap di Jakarta hari ini, Senin (3/8/2020).

Berikut empat berita terpopuler Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin:

1. Artis Ike Muti disomasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan somasi ke artis peran Ike Muti untuk menghapus postingan Instagramnya.

Somasi dilayangkan karena Ike mengunggah foto dan tulisan yang mengaku mendapat proyek dari Pemprov DKI dalam akun Instagramnya @ikemuti16.
Namun, menurut Ike, Pemprov DKI mensyaratkan dirinya untuk menghapus foto dia bersama Presiden Joko Widodo. Postingan Ike itu kemudian viral di media sosial.

Somasi Pemprov DKI tertuang dalam surat peringatan bernomor 1795/-075 yang diteken Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DKI Jakarta Yayan Yuhanah.

Dalam surat unggahannya, Pemprov DKI melalui Yayan meminta Ike mengklarifikasi unggahannya di Instagram. Sebab menurut dia, positingan Ike tidak faktual, tidak benar dan berisi kebohongan.

“Serta telah viral di media sosial yang membuat nama baik Pemprov DKI dirugikan,” ujar Yayan dalam surat peringatannya.

Oleh karena itu, Pemprov DKI mengajukan tiga permintaan kepada Ike terkait unggahannya.

Pertama, Pemprov DKI minta Ike menjelaskan apa proyek yang dimaksud dalam postingannya dan siapa penanggungjawabnya.

Kedua, Ike diminta untuk menjelaskan siapa yang menyuruhnya untuk menghapus fotonya dengan Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan proyek tersebut.

“Kapan dan melalui media komunikasi apa instruksi (hapus positingan di Instagram) tersebut itu disampaikan,” kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

"Kita sudah amankan satu," kata Kapolsek Ciledug Kompol Ali Yusron saat dihubungi Kompas.com, Minggu (2/8/2020).

Ali Yusron mengatakan, ada kemungkinan pelaku lebih dari satu orang. Saat ini, polisi masih memburu tersangka lainnya berdasarkan keterangan pelaku yang sudah diamankan.

"Tapi ada dugaan ada yang lain, tapi masih kita proses pencarian pengejaran yang lain," kata dia.

Ali Yusron mengatakan, keterangan sementara, motif pengeroyokan yakni kenakalan remaja berupa tawuran.

Dia memastikan, tidak ada kaitannya kekerasan yang dialami korban dengan kegiatan peretasan yang sering dilakukan korban.

Selain itu, lanjut Ali, korban masih belum bisa dimintai keterangan karena masih dirawat.

Baca selengkapnya di sini.

3. Ike Muti minta maaf ke Pemprov DKI Jakarta

Artis sinetron Ike Muti menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada Pemprov DKI Jakarta melalui unggahan pada akun Instagramnya.

Pertama, Ike mengaku kaget ketika unggahan kekecewaannya terhadap Marantika Agency menjadi viral di media sosial.

Dia menjelaskan, dirinya mendapat informasi penolakan talent web series dari pihak Marantika Agency.

Kala itu, pihak Marantika Agency menyampaikan pembatalan kerja sama disebabkan Ike dianggap pendukung Presiden Joko Widodo berdasarkan foto yang dia unggah di Instagram.

Ike diminta menghapus foto dirinya bersama Jokowi. Namun, dia tak pernah mengetahui jika informasi tersebut hanya candaan belaka.

Ike baru mengetahui permintaan menghapus foto Jokowi hanya sebuah candaan setelah pihak agency menghubunginya.

Baca selengkapnya di sini.

Sistem ganjil genap yang kembali berlaku pada Senin (3/7/2020) besok, hanya diterapkan pada jam tertentu, yakni pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB.

"Tentu jika hasil evaluasi ternyata mobil warga tetap tinggi, tidak aware (peduli) pada upaya pemerintah mengatasi Covid-19, maka opsi itu (sistem ganjil genap diberlakukan seharian) bisa diterapkan," kata Syafrin di Bundaran Hotel Indonesia , Jakarta Pusat, Minggu (2/8/2020).

Dishub DKI, kata Syafrin, akan melaporkan hasil evaluasi harian penerapan sistem ganjil genap kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Setiap hari kami lakukan analisa dan evaluasi. Kami laporkan kepada Gubernur DKI dan dibawa ke Forkompimda seperti Kamis kemarin dan diputuskan bersama," ujar Syafrin.

Pemprov DKI menilai pembatasan aktivitas perkantoran yang dilakukan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB masa transisi tak efektif.

Sebab, volume lalu lintas kendaraan mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama PSBB masa transisi ini.

Baca selengkapnya di sini.