Walk Out dari Rapat Paripurna, Fraksi PAN Kritik Laporan APBD 2019 yang Tidak Detail

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyebutkan alasan fraksinya memprotes Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta tahun 2019.

Selain protes, Fraksi PAN DPRD DKI juga diketahui walk out atau keluar ruangan dari rapat tersebut.

Menurut Hakim, laporan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kinerjanya dan jajaran dalam menggunakan dana di tahun 2019 mengada-ada.

Hakim mengatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Anies tidak rinci dan hanya secara gelondongan.

"Terkait transparansi tidak ada detil penyerapan APBD 2019," ujar Hakim, Senin (7/9/2020).

Fraksi PAN juga menganggap laporan P2APBD tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," jelasnya.

Hakim juga kecewa dengan kinerja dari Pemprov DKI Jakarta karena tidak melibatkan aspirasi dari Dewan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran.

"Ini kan baru sekali rapat kemarin saat banggar, itu juga sebentar, kami merasa ini eksekutif engga melibatkan kami, kami legislatif DPRD merasa enggak dianggap sama eksekutif dalam hal penggunaan anggaran dalam hal perencanaan sekarang eksekutif kesannya jalan sendiri," tutup Hakim.

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Raperda P2APBD DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota DPRD DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana di tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna. Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci.

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim.

Tak hanya Hakim, Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.

Ia menyinggung dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).

August juga menyebutkan Pemprov DKI tak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.

"Kami fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," ucap August.

Empat fraksi walk out

Selain melemparkan interupsi, empat Fraksi DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk walk out atau keluar dari ruangan.

Empat fraksi yang melakukan walk out tersebut adalah Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Golkar.

Ketua fraksi Golkar Basri Baco yang melakukan yang melakukan walk out mengaku kecewa dengan Anies dan anak buahnya karena tidak menjalankan hasil reses yang disampaikan anggota DPRD.

"Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu fraksi Golkar izin untuk walkout," kata Baco.