Pemprov DKI Hanya Punya 25 Tim untuk Awasi 79.000 Perusahaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengaku bahwa pengawas dari Disnakertransgi memang minim dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang mencapai 79.849.

Disnakertransgi sendiri hanya memiliki 25 tim pengawas. Satu tim ditugaskan mengawasi tiga perusahaan dalam satu hari.

Untuk itu, Andri meminta agar satuan tugas (satgas) Covid-19 di perusahaan bisa turut membantu mengawasi agar protokol kesehatan bisa ditaati.

"Makanya kita berharap peran daripada satgas internal perusahaan yang saya katakan. Tadi di samping kami sosialisasi terhadap pentingnya disiplin melaksanakan protokol Covid-19 kami juga melakukan sosialisasi akan pentingnya P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja," ucap Andri saat dihubungi, Selasa (15/9/2020).

Selain diamanatkan dalam Pergub Nomor 88 Tahun 2020, P2K3 juga diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Andri berujar, bila tidak ada peran dari perusahaan sendiri maka bakal sulit untuk menghindari klaster perkantoran.

"Kalau tidak ada peran dari pada pelaku usaha dan para pekerja di perusahaan atau perkantoran sama saja bohong. Jangan salahkan kami suatu saat yang kami lakukan pengetatan PSBB kembali," kata dia.

Ia meminta perusahaan untuk memahami kondisi pandemi Covid-19 ini dengan turut berperan dan aktif melaporkan pelaksanakan protokol kesehatan.

"Makanya yang saya lakukan itu pemahaman kepada pelaku usaha maupun pekerja, yuk sama sama kita lakukan disiplin dalam melakukan protokol dalam pencegahan covud 19," ujarnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta memutuskan kembali menerapkan PSBB jilid dua.

Selama dua pekan mulai Senin (14/9/2020) hari ini hingga 27 September 2020.

Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh, tren kasus aktif di yang kembali meningkat, dan angka pemakaman berdasarkan protap Covid-19 yang juga ikut meningkat.

PSBB total diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19.

Berbeda dengan PSBB sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan perusahaan swasta di luar kategori 11 sektor usaha non-esensial untuk beroperasi di kantor.

Syaratnya, kapasitas maksimal hanya 25 persen dari total pegawai.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat yang disiarkan melalui Youtube Pemprov DKI, Minggu (13/9/2020).