[POPULER JABODETABEK] Buruh Bekasi Sweeping Pabrik-pabrik | Relawan Jokowi Ingin Laporkan Najwa Shihab ke Polisi

Kemarin, ratusan buruh di Cikarang, Kabupaten Bekasi sampai melakukan aksi sweeping terhadap rekan-rekan mereka yang masih beraktivitas di berbagai pabrik di sana.

Para buruh ini meminta rekan mereka untuk turun ke jalan dan tidak tunduk terhadap regulasi yang ada. Mereka mendesak semua buruh melakukan mogok massal selama berhari-hari sampai suara mereka didengar.

Isu lainnya yang banyak diikuti pembaca adalah soal rencana pelaporan jurnalis Najwa Shihab ke polisi terkait wawancara kursi kosong yang dianggap menyebabkan perundungan terhadap Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Berita soal aksi buruh Bekasi ini menjadi berita terpopuler Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin, Selasa (6/10/2020).

Berikut empat berita terpopuler Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin:

1. Buruh di Kabupaten Bekasi Sweeping Pabrik

Ratusan massa tergabung ke dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) melakukan aksi sweeping pabrik yang masih beroperasi, pada Selasa (6/10/2020).

Hal ini dilakukan menyusul DPR RI mengesahkan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-undang.

Dikutip dari Wartakoalive, aksi sweeping dilakukan dari arah Tambun hingga ke arah Cikarang di Jalur Kalimalang dan Pantura.

Setiap ada pabrik, mereka berhenti dan mengajak buruh di pabrik tersebut untuk ikut melakukan aksi mogok kerja.

"Mana solidaritas kalian," kata salah satu massa buruh.

Menurutnya, semua buruh akan berkumpul di jalan Pantura. Buruh yang melakukan aksi tersebut mengancam akan menutup jalan tersebut sebagai buntut kekecewaan mereka.

“Kami akan tutup jalan Pantura, biar semua tahu. Buruh di Bekasi hari ini ngamuk,” ujar salah satu buruh.

Buruh di 10.000 pabrik wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi melakukan aksi mogok kerja selama tiga hari, dimulai Selasa (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020). Mogok kerja dilakukan di tempat atau pabrik masing-masing.

"Kalau pabrik yang di Kabupaten 6.000, yang tersebar di kawasan maupun luar kawasan, untuk Kota Bekasi sekitar 4.000," kata Pimpinan Pengurus Cabang Federasi Sektor Pekerja, Percetakan Penerbitan Media dan Informatika, (PC FSP PPMI) SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi, Heri Sopyan, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

Rencana pelaporan tersebut terkait acara "Mata Najwa" edisi "Menanti Terawan". Namun, laporan tersebut ditolak Kepolisian lantaran ranah Dewan Pers.

"Saya melaporkan Najwa Shihab atas wawancara kursi kosong," ujar Silvia saat dikonfirmasi, Selasa.

Menurut Silvia, wawancara Najwa dengan kursi kosong itu dianggap merendahkan Presiden Joko Widodo melalui orang yang membantunya.

"Menteri Terawan adalah representatif daripada Presiden RI. Perlakuan Najwa Sihab di televisi yang ditonton 269 juta jiwa penduduk Indonesia sangat tidak mendidik," katanya.

Silvia menuduh Najwa Shihab melakukan cyber bulliying atau perundungan melalui teknologi.

"Itu menyangkut cyber bulliying di mana narasumber tidak hadir itu hak narasumber. Tidak ada kewajiban untuk Menteri Terawan hadir untuk memberikan statement," kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

3. Buruh merasa dibohongi penguasa

Ribuan buruh sudah menyiapkan aksi besar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak lama untuk menjegal pengesahan RUU Cipta Kerja. Senin (5/10/2020), mereka pun bergerak dari berbagai titik hendak masuk ke Jakarta.

Mereka berharap suara mereka didengar menjelang pengesahan yang awalnya dijadwalkan pada Kamis (8/10/2020) itu. Namun, ribuan buruh itu tak bisa bergerak.

Mereka dihadang polisi yang melakukan penyekatan di perbatasan Jakarta. Alhasil, hanya segelintir massa yang berunjuk rasa di depan DPR.

Sementara itu, proses di DPR tanpa disangka berlangsung superkilat. Anggota Dewan mempercepat jadwal pengesahan yang seharusnya hari Kamis menjadi hari Senin.

"Kami merasa dibohongi, jadi dari pagi mau menyampaikan aspirasi di DPR itu sudah diblokir di mana-mana, semua pintu masuk tol arah Jakarta itu sudah dijaga," ujar Sekretaris DPC KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia) Kabupaten/Kota Bekasi, Fajar Winarno, kemarin.

Dia curiga bahwa aparat memang sengaja menahan laju para buruh agar skenario di DPR berlangsung mulus.

"Seperti ya memang sudah skenarionya seperti itu bahwa nanti sore akan ada sidang pleno, kemudian di depan DPR itu harus bersih," kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

4. Buruh mogok massal, 800 Personel TNI-Polri Jaga Kawasan Industri Bekasi

Polres Metro Bekasi bersama TNI melakukan pengamanan terhadap massa buruh yang hendak menggelar mogok massal dan aksi unjuk rasa di sejumlah perusahaan di kawasan industri Kabupaten Bekasi, Selasa (6/10/2020).

Aksi mogok dan unjuk rasa itu merupakan bentuk penolakan para buruh terhadap pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

"Ada 800 personel gabungan dengan TNI yang disiapkan untuk mengamankan aksi mogok massal. Ya personel pengendalian massa," ujar Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawam, Selasa (6/10/2020).

Dia mengatakan, ada tiga titik kawasan industri yang akan dijaga aparat, yaitu kawasan Jababeka, MM2100, dan kawasan Ejip.

Hendra menambahkan, ada aparat yang berjaga di tiga titik kawasan industri tersebut dan ada yang patroli mengawasi aksi unjuk rasa buruh di sejumlah perusahaan.

"Ada yang patroli petugas untuk mengimbau para buruh tetap produktif dan mematuhi protokol kesehatan," ucap Hendra.

Dia juga mengatakan, belum ada penutupan jalan di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Menurut dia, semua arus lalu lintas yang melintas di kawasan industri Kabupaten Bekasi masih lancar.

"Tidak ada penutupan (jalan), arus lalu lintas berjalan lancar," kata Hendra.

Baca selengkapnya di sini.