Omong Kosong Kampanye Online di Pilkada Depok, Tak Diminati hingga Langgar Protokol

Satu hal utama yang dicemaskan yakni, pilkada dan kampanye yang selama ini identik dengan perkumpulan orang, akan memicu penularan Covid-19.

Terlebih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara tak mewajibkan para kandidat untuk hanya boleh berkampanye via media daring, dan melarang kampanye tatap muka.

Di Depok, kekhawatiran itu semakin nyata. Tren 20 hari pertama masa kampanye, para pasangan calon justru semakin tak berminat kampanye daring, dan ironisnya, semakin sering melanggar standar protokol kesehatan Covid-19.

Sebagai informasi, kandidat yang bertarung di Pilkada Depok adalah petahana yang kini cuti kampanye di tengah pandemi, yakni Pradi Supriatna yang saat ini merupakan wali kota versus Mohammad Idris yang sekarang menjabat wali kota.

Pradi berduet dengan Afifah Alia, didukung Gerindra, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan PSI. Sementara itu Idris tandem dengan Imam Budi Hartono, diusung oleh PKS, Demokrat, dan PPP.

Sementara itu, Kota Depok hingga sekarang masih tercatat sebagai kota dengan laporan kasus positif Covid-19 terbanyak di Jawa Barat dan Bodetabek, dengan 6.094 kasus hingga data terbaru kemarin.

Periode 10 hari pertama

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mencatat, pada periode 10 hari pertama masa kampanye 26 September-5 Oktober, kampanye online hanya mendapat porsi 1 persen dari berbagai metode kampanye para paslon di Pilkada Depok.

"Dari 194 kegiatan kampanye, metode pertemuan tatap muka dan dialog mendominasi sebesar 82 persen, yang digunakan oleh peserta pemilihan," ujar Koordinator Bidang Pengawasan Bawaslu Kota Depok, Dede Slamet ngambil keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (7/10/2020).

"Sebanyak 17 persen lainnya merupakan pertemuan terbatas dan hanya 1 persen kegiatan kampanye merupakan pertemuan dalam jaringan (daring/online)," sebutnya.

Kecamatan Pancoran Mas kala itu jadi lokasi favorit para pasangan calon untuk berkampanye (24 persen) disusul Sukmajaya (13 persen) dan Cimanggis (10 persen)

Padahal, tiga kecamatan tersebut saat itu sekaligus merupakan tiga besar kecamatan dengan laporan kasus positif Covid-19 terbanyak di Depok hingga sekarang.

Tak pelak, tingginya jumlah kampanye tatap muka berimbas pada tingginya pelanggaran protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.

Selama 10 hari awal masa kampanye, para pasangan calon sudah 8 kali melanggar protokol Covid-19.

"Bawaslu Kota Depok mendapati 8 pelanggaran kepatuhan terhadap standar protokol kesehatan Covid-19," ujar Dede, tanpa merinci pasangan calon mana yang melakukan pelanggaran, beserta jenis dan jumlah pelanggarannya.

"Rincian pelanggaran: peserta lebih dari 50 orang, peserta tidak menjaga jarak, dan kegiatan pada malam hari," ujar dia.

Periode 10 hari kedua

Kini, pada 10 hari kedua sejak 6-15 Oktober lalu, tren kampanye online justru terjun bebas.

Para paslon di Pilkada Depok maupun tim pemenangannya sama sekali tak menyentuh metode kampanye online.

"Nihil untuk kampanye pertemuan dalam jaringan (daring)," ujar Andriansyah, Koordinator Divisi Hukum, Data Informasi, dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok melalui keterangan tertulis, Jumat (16/10/2020).

"Dari 217 kegiatan kampanye, metode pertemuan tatap muka dan dialog masih mendominasi dengan persentase sebesar 84 persen," lanjut dia.

Selain pertemuan tatap muka dan dialog, sebanyak 9 persen kegiatan kampanye Pilkada Depok dalam 10 hari terakhir merupakan pertemuan terbatas.

Lalu, 7 persen sisanya, adalah penyebaran bahan kampanye dari pintu ke pintu, mulai dari kalender, goodybag, hingga bros dan korek api.

Tampak jelas, kampanye secara langsung memang masih diminati oleh para kandidat, sehingga kampanye daring yang lebih aman secara kesehatan malah ditinggalkan.

Akan tetapi, kampanye secara langsung itu justru tak diimbangi dengan tanggung jawab menerapkan protokol kesehatan.

Bawaslu Kota Depok menemukan, pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye tatap muka meningkat hampir 100 persen dalam periode 10 hari kedua.

"Bawaslu Kota Depok mendapati 15 pelanggaran terhadap kepatuhan standar protokol kesehatan Covid-19. Peserta lebih dari 50 orang, peserta tidak menjaga jarak, dan kegiatan pada malam hari," kata Andriansyah, Koordinator Divisi Hukum, Data Informasi, dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok melalui keterangan tertulis, Jumat (16/10/2020).

"Dalam salah satu kegiatan yang melanggar protokol kesehatan didapati pula anak kecil yang disertakan dalam kegiatan kampanye," sebutnya, juga tak mau menyebut siapa kandidat yang melakukan pelanggaran dan berapa kali melanggar protokol kesehatan itu.

Semakin banyaknya pelanggaran protokol kesehatan di saat makin masifnya kampanye tatap muka dikhawatirkan bakal menimbulkan klaster baru Covid-19.

Namun, Andriansyah mengatakan, hingga sekarang pihaknya belum menerima laporan dari gugus tugas setempat, berapa orang yang sudah tertular virus corona dari kegiatan kampanye.

"Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Depok hingga kini belum memberikan rilis data terkait hasil tracing terhadap asal-muasal penambahan kasus pasien

positif tersebut, apakah yang terpapar merupakan mereka yang ikut serta dalam kegiatan tatap muka atau dialog pada tahapan kampanye," ujar dia.

Omong kosong para kandidat

Fenomena tak larisnya metode kampanye online pada gilirannya meruntuhkan klaim yang dilontarkan para kandidat.

Sebelumnya, kedua kandidat baik secara langsung maupun melalui tim pemenangan, menyatakan kesiapannya menggenjot kampanye online guna mengurangi potensi penularan virus corona dari kampanye tatap muka.

Kandidat nomor urut 1, Pradi Supriatna misalnya, mengaku sudah mengantongi rencana untuk menggenjot aktivitas kampanye via media online karena situasi pandemi Covid-19.

"Kami menggunakan media-media seperti Facebook, YouTube, memberikan cerita-cerita tentang visi-misi kami, kondisi kami," kata Pradi dikutip dari acara Sapa Indonesia Kompas TV, Minggu (27/9/2020).

Pradi dengan usungan oleh koalisi gemuk yang menguasai lebih dari 65 kursi di parlemen mengaku, timnya sudah siap untuk melakukan kampanye online secara masif di Pilkada Depok.

Meskipun KPU tak secara spesifik mewajibkan para kandidat bertempur hanya secara online, namun Pradi mengaku siap melakukannya.

Menurutnya, kampanye secara online justru mendatangkan sisi positif lantaran masyarakat bisa langsung menilai gagasan dan programnya secara terbuka.

"Kalau saya, dengan teamwork kami, apa pun yang memang menjadi ketentuan (kampanye), kami pasti akan taati," katanya.

"Mau dengan media daring pun, kami siap. Kami punya sekitar hampir 50.000 (orang) persiapan kami untuk ikut meeting daring, menyampaikan berbagai pesan kepada masyarakat. Kami sudah lakukan," tutur Pradi.

Ia bahkan mengeklaim, kampanyenya bakal memasukkan unsur edukasi mengenai Covid-19 dan pentingnya menjaga kesehatan.

"Yang pasti kami selalu mengingatkan dalam sosialisasi kami kepada masyarakat, bahwa pandemi Covid-19 ini tidak main-main. Yang pasti kami taat dengan aturan kesehatan," kata Pradi.

Sementara itu, calon wakil wali kota Depok nomor urut 2, Imam Budi Hartono, mengaku tak masalah jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kampanye tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu sekaligus menyiratkan kesiapannya menggenjot kampanye online guna mengamankan suara konstituen.

"Saya usul. Kalau mau tegas, klir, menurut saya aturan dari KPU langsung saja tidak boleh/larangan langsung kampanye terbuka atau tatap muka," ujar Imam, juga pada acara Sapa Indonesia Kompas TV.

"Bilang saja langsung bahwa kampanye harus menggunakan (metode) daring (online). Itu klir bagi kita," imbuhnya.

Dari segi penanganan wabah, menurutnya hal ini penting sebagai upaya pencegahan munculnya kluster Covid-19 yang berakibat pada lonjakan kasus baru.

Jika diterapkan batasan-batasan dengan embel-embel "protokol kesehatan" apalagi tanpa sanksi yang menakutkan, pelanggaran masih rentan terjadi.

Seandainya seperti saat ini, KPU tetap mengizinkan kampanye tatap muka, Imam mengeklaim bahwa pihaknya mewanti-wanti kadernya agar tak perlu mengadakan hajatan besar-besaran.

"Sebelum kampanye, kami menghubungi warga yang akan mengudang kami. Kami bilang di awal, melalui daring dulu, ya. Warga yang ingin datang dibatasi, kedua patuhi protokol dengan menggunakan masker dan jaga jarak," ungkap Imam.

"Insya Allah kader PKS itu taat apa yang diperintahkan oleh partai dan cenderungnya memang mengikuti apa yang diperintahkan tim sukses. Tidak ada tuh, kami bilang hadir 20, terus hadir 30," ujarnya.