Salin Artikel

Wagub DKI: Tak Perlu Bandingkan Normalisasi dan Naturalisasi, Semuanya Baik

Riza meminta tak ada pihak-pihak yang membandingkan dua program pengendalian banjir tersebut.

"Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan, dua-duanya punya tujuan dan maksud yang baik," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2020).

Menurut Riza, program normalisasi 13 sungai di Jakarta merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan naturalisasi sungai merupakan program Pemprov DKI.

"Kami sendiri punya program naturalisasi, dua-duanya bisa diterapkan. Jadi dilihat situasi dan kondisi mana sungai-sungai lakukan dengan program normalisasi dan mana program naturalisasi," ujar Riza.

Seperti diketahui, normalisasi awalnya merupakan program pengendalian banjir yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perda itu mengamanatkan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase, salah satunya dilakukan dengan normalisasi aliran 13 sungai.

Aturan kegiatan normalisasi kemudian kembali ditegaskan di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Dalam aturan tersebut, normalisasi didefiniskan sebagai sebuah metode penyediaan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi.

Kegiatan ini dilakukan karena kapasitas sungai yang mengecil akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, aliran air yang belum terbangun dengan baik, dan penyalahgunaan untuk permukiman.

Pemerintah pusat sejak 2014 ikut andil membantu Pemprov DKI dalam upaya pengendalian banjir.

Salah satunya dengan cara pengerukan untuk memperlebar dan memperdalam sungai, pemasangan sheetpile atau batu kali (dinding turap) untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.

Sementara di saat yang sama, Dinas Kebersihan DKI mengeksekusi normalisasi dengan cara menjaga kebersihan sungai sehingga sungai dapat difungsikan sebagai air baku.

Namun, sejak 2017 program kerja sama ini terhenti lantaran tak lagi dibebaskannya lahan di sepanjang daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu disebabkan bergantinya program normalisasi menjadi naturalisasi sungai yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Adapun naturalisasi yang dimaksud Anies, dilakukan dengan menghidupkan ekosistem sungai. Selain itu, airnya akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/19/18142951/wagub-dki-tak-perlu-bandingkan-normalisasi-dan-naturalisasi-semuanya-baik

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Anak Jual Kulkas Ibunya Berlanjut ke Meja Hijau, Kuasa Hukum Terdakwa: Sebaiknya Dihentikan

Kasus Anak Jual Kulkas Ibunya Berlanjut ke Meja Hijau, Kuasa Hukum Terdakwa: Sebaiknya Dihentikan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Serpong Belum Tahu soal Kebijakan Harga Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Pedagang di Pasar Serpong Belum Tahu soal Kebijakan Harga Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Megapolitan
Bertambah 95, Kini Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Capai 2.957

Bertambah 95, Kini Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Capai 2.957

Megapolitan
PTM di 18 Sekolah di Jakpus Dihentikan karena Temuan Kasus Covid-19, Total 37 Siswa Terpapar

PTM di 18 Sekolah di Jakpus Dihentikan karena Temuan Kasus Covid-19, Total 37 Siswa Terpapar

Megapolitan
Polisi Dalami Tujuan Kakek 89 Tahun Kendarai Mobil Sebelum Tewas Dikeroyok

Polisi Dalami Tujuan Kakek 89 Tahun Kendarai Mobil Sebelum Tewas Dikeroyok

Megapolitan
Usut Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Wali Kota Akan Panggil Sudin Bina Marga

Usut Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Wali Kota Akan Panggil Sudin Bina Marga

Megapolitan
Pertunjukan Barongsai Saat Perayaan Imlek di Vihara Amurva Bhumi Ditiadakan

Pertunjukan Barongsai Saat Perayaan Imlek di Vihara Amurva Bhumi Ditiadakan

Megapolitan
Kasus Omicron Terdeteksi di Jakarta Selatan, Wali Kota Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Kasus Omicron Terdeteksi di Jakarta Selatan, Wali Kota Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Bertambah, Temuan Kasus Covid-19 Kini Ada di 90 Sekolah Jakarta

Bertambah, Temuan Kasus Covid-19 Kini Ada di 90 Sekolah Jakarta

Megapolitan
Kasus Covid-19 di PN Depok Bertambah, 21 Pegawai Terkonfirmasi Positif

Kasus Covid-19 di PN Depok Bertambah, 21 Pegawai Terkonfirmasi Positif

Megapolitan
Alasan Ibu Laporkan Anak yang Jual Kulkasnya: Saya Tak Kuat Lagi, Saya Diusir, Pantas Enggak?

Alasan Ibu Laporkan Anak yang Jual Kulkasnya: Saya Tak Kuat Lagi, Saya Diusir, Pantas Enggak?

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan 26 Rumah di Tambora, Diduga akibat Korsleting

Kebakaran Hanguskan 26 Rumah di Tambora, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 2.190, 9 Pasien Meninggal

UPDATE 25 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 2.190, 9 Pasien Meninggal

Megapolitan
Dukcapil Akan Layani Perbaikan Dokumen Kependudukan bagi Warga Terdampak Banjir di Tegal Alur

Dukcapil Akan Layani Perbaikan Dokumen Kependudukan bagi Warga Terdampak Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Butuh Uang Usai Kena PHK, Pria di Ciputat Jual Kulkas Ibunya lalu Dilaporkan ke Polisi, Kini Jadi Terdakwa

Butuh Uang Usai Kena PHK, Pria di Ciputat Jual Kulkas Ibunya lalu Dilaporkan ke Polisi, Kini Jadi Terdakwa

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.