Ridwan Kamil Bakal Sulap Banyak Tempat Jadi Lokasi Vaksinasi Covid-19

Hal itu dilakukan seandainya berdasarkan hasil simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tapos, Depok, Jawa Barat, menunjukkan bahwa pemerintah tak bisa mengandalkan puskesmas semata untuk melayani ratusan ribu warga yang akan divaksin.

"Kalau tidak cukup berarti gedung serbaguna, gedung bulutangkis, semua harus kita sulap menjadi tempat pemvaksinan," jelas pria yang akrab disapa Emil itu kepada wartawan, Kamis (22/10/2020), selepas memantau simulasi vaksin di Puskesmas Tapos.

"Kami melaksanakan simulasi karena kami ingin tahu, pertama apakah jumlah puskesmas di Depok dan Jawa Barat ini cukup," ujarnya.

Dalam simulasi diketahui, kelak dalam proses vaksinasi, penerima vaksin akan melalui sejumlah tahapan yang kurang lebih menyita 45 menit per orang, di luar waktu mengantre.

Salah satu tahap yang agak memakan waktu ialah menanti reaksi tubuh usai disuntik vaksin, yang kira-kira membutuhkan 30 menit.

"Nah nanti ketahuan satu puskesmas tipe begini, itu satu hari kerja bisa melakukan pelayanan pemvaksinan berapa jumlahnya," katanya.

Selain itu, Emil menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 tidak disuntik sekali saja, melainkan dua kali.

"Jadi orang yang sama disuntik vaksin, mungkin di hari ke-30 atau sesuai arahan dokter dia harus datang lagi," ujar eks Wali Kota Bandung itu.

"Jadi kebayang kan rumitnya sudah me-manage, dikalikan jumlah penduduk kemudian dikalikan 2 kali proses," lanjutnya.

Dari sana pemerintah bakal menghitung kecukupan jumlah tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses vaksinasi Covid-19.

Apabila jumlah tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan tak mencukupi, maka alih fungsi berbagai lokasi menjadi tempat vaksinasi Covid-19 jadi opsi yang paling logis.

Selain itu, simulasi kemarin juga menjadi dasar perhitungan apakah pemerintah perlu merekrut tambahan relawan vaksinasi sesuai dengan kriteria, atau tidak.

"Nah inilah kerumitan yang sedang kita proses (melalui simulasi hari ini). Tetapi lebih baik menjadi masyarakat yang siap daripada nanti keteteran," kata Emil.

"Detail-detail itu nanti sedang kita hitung dan nanti ketahuan untuk menyuntik mayoritas warga Jawa Barat itu butuh 30 hari kah, atau 45 hari kah, atau 3 bulan, kita tidak tahu, karena ini sedang dihitung," ungkap Emil.

"Saya lakukan jauh-jauh hari maksudnya supaya kita bisa masuk menghitung statistiknya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Depok akan menjadi salah satu kota prioritas vaksinasi Covid-19 karena tercatat sebagai penyumbang infeksi virus corona terbanyak di Jawa Barat.

Hingga data terbaru per hari ini, Depok sudah melaporkan 6.677kasus Covid-19 sejak Maret. Sebanyak 1.331 orang di antaranya masih dirawat saat ini.

Depok rencananya akan menerima sekitar 300.000-an paket vaksin Covid-19 yang diimpor oleh pemerintah pusat sebagai vaksinasi tahap 1.

Dalam vaksinasi tahap 1, kata Emil, warga yang divaksin adalah yang berusia 18-59 tahun.

Kemudian, vaksin bakal diprioritaskan buat tenaga medis, aparat TNI-Polri, dan sejumlah kalangan pekerja yang dinilai rentan.

Sebagai informasi, vaksinasi Covid-19 di Indonesia menuai pro-kontra. Kalangan kesehatan menilai, vaksinasi Covid-19 semestinya tak tergesa-gesa dilakukan.

Pasalnya, dalam vaksinasi tahap 1 yang rencananya menggunakan vaksin Sinovac pabrikan mancanegara, belum ada hasil uji klinis yang dilakukan terhadap relawan dalam negeri untuk membuktikan efektivitasnya.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) misalnya, kemarin menerbitkan rekomendasi terkait vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah.

Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Zubairi Djoerban menegaskan, vaksin yang akan digunakan harus sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase tiga yang sudah dipublikasikan.

Dia mengungkapkan, dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brasil sudah selesai dilakukan pada 9.000 relawan.

Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah vaksin disuntikkan pada 15.000 relawan.

"Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase ketiga," tegas Zubairi.