PR Pelacakan Kontak di Tengah Tes Covid-19 yang Masif di Jakarta...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan pelacakan kontak terhadap kasus Covid-19. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan merekrut tenaga pelacak kontak.

Ada 1.545 pelacak kontak yang akan direkrut. Syarat minimal untuk mendaftar posisi ini adalah lulusan DIII bidang kesehatan.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan merekrut 10 orang untuk posisi manajer data dengan syarat minimal S-2 bidang kesehatan.

Pendaftaran dilakukan secara online dan hanya berlangsung selama dua hari.

Rekrutmen ini diumumkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada Selasa (2/11/2020) dan sudah ditutup Rabu (4/11/2020) malam pukul 23.59 WIB.

Pelacak kontak dan petugas data yang terpilih akan menjalankan tugas hingga akhir Desember 2020.

Relawan wajib hadir di puskesmas selama 8 jam kerja per hari. Insentif yang diberikan sebesar Rp 360.000 per hari.

Tenaga Profesional

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengemukakan, petugas yang akan direkrut bukan relawan, tetapi tenaga profesional. Sebab, statusnya adalah tenaga berbayar.

"Yang kami undang adalah pekerja untuk membantu tracing, bukan relawan. Mereka bekerja untuk pemerintah sebagai tenaga profesional, tapi kami undang secara sukarela, mereka mendaftar," ucap Anies, kemarin.

Dengan dibukanya lowongan itu, dia berharap rasio antara orang terpapar dan mereka yang dilacak dapat lebih meningkat.

Hingga saat ini, Anies mengklaim rasio pelacakan kontak di DKI Jakarta adalah 1:8.

Itu artinya, pada satu kasus Covid-19, ada 8 orang terdekat yang dideteksi pernah berinteraksi.

"Kami perbanyak supaya rasio antara orang terpapar dan yang di-trace bisa lebih meningkat," ujar Anies.

Adapun sampai Rabu kemarin, kasus Covid-19 di Jakarta bertambah 774 kasus.

Penambahan itu membuat total kasus Covid-19 di Ibu Kota menjadi 108.620 kasus.

Dari total kasus, 97.833 orang di antaranya sembuh, 8.472 pasien masih dirawat, dan 2.315 pasien meninggal dunia.

Arahan satgas pusat

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia Handayani mengatakan, rekrutmen relawan ini dilakukan sesuai dengan program Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat.

"Ini sebenarnya satgas pusat programnya untuk memprioritaskan di 51 kabupaten/kota. Untuk menguatkan tenaga pelacakan, termasuk DKI Jakarta," kata Dwi kepada Kompas.com, kemarin.

Berdasarkan arahan satgas pusat, Pemprov DKI kemudian mengumumkan rekrutmen di website resmi dan media sosial.

"Jadi cara kami mengumpulkan orang yang dibutuhkan dalam waktu singkat, supaya orang tahu soal kebutuhan ini, kami sampaikan informasinya di website," katanya.

Dwi menegaskan bahwa perekrutan ini tak terkait langsung dengan antisipasi lonjakan kasus Covid-19 pascalibur panjang pada pekan lalu.

Meski demikian, ia juga mengakui tenaga tambahan ini memang dibutuhkan untuk mempercepat pelacakan kontak.

Dwi menyebut selama ini pelacakan kontak di Ibu Kota dilakukan oleh para petugas di puskesmas.

Selain itu, ada juga tenaga profesional kesehatan tambahan yang sudah dikontrak.

Namun, dengan rekrutmen baru ini diharapkan proses pelacakan kontak bisa dilakukan lebih maksimal.

"Tentu saja kami ingin meningkatkan kecepatan dan identifikasi kontak erat. Jadi kami coba maksimalkan (tambahan) tenaga SDM ini sekaligus mengikuti kebijakan satgas pusat," ujarnya.

Jauh dari standar WHO

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai pelacakan kontak di DKI Jakarta memang masih perlu ditingkatkan.

Sebab rasio pelacakan kontak 1:8 masih jauh dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Karena dari satu kasus kontak minimal 25 orang untuk bisa tercapai (standar WHO) itu," katanya.

Oleh karena itu, Dicky menilai langkah untuk menambah petugas pelacakan kontak sudah tepat.

Dengan penambahan petugas, maka pelacakan kontak bisa dilakukan lebih cepat dan agresif.

"Secara estimasi dari 100 kasus positif itu harusnya ada 2.500 kasus kontak yang teridentifikasi," sambung dia.

Ia mengingatkan bahwa pelacakan kontak ini sangat penting guna mengendalikan penyebaran Covid-19.

Dengan pelacakan kontak, maka pemerintah bisa segera melakukan testing sekaligus isolasi masyarakat yang terpapar virus SARS-CoV-2.

Terkait kapasitas testing, Dicky menilai DKI Jakarta sudah lebih baik ketimbang provinsi lain.

Dalam sepekan, Pemprov DKI bisa melakukan tes swab sampai lebih dari 50.000 orang.

Jumlah itu sudah lima kali lipat lebih besar dari standar WHO.

Namun ia juga mengingatkan, tanpa pelacakan kontak yang maksimal, maka bisa jadi hasil tes tersebut tak menggambarkan keadaan yang sebenarnya di masyarakat.

"Ini masih jadi PR panjang dan artinya (Covid-19 di Jakarta) belum terkendali," ujarnya.