Keluh Kesah Ketua RW di Jatinegara, Pembangunan Lambat meski Sudah Diberi Status Kampung Kumuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak ada perkembangan yang signifikan dari pembangunan di sebuah RW kumuh di Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Terdapat 76 RW yang masuk daftar kawasan kumuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan RW 05 Kelurahan Jatinegara salah satunya.

Meski sudah menyandang sebagai salah satu RW kumuh sejak 2010, pembangunan di RW 05 justru tersendat.

Ketua RW 05 Ahmad Saihu menilai konsep community action plan (CAP) yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta belum berdampak di daerahnya. Terlebih, pandemi membuat program CAP tertunda.

"Semenjak ada pandemi CAP itu mundur, harusnya 2020 udah action," kata Ahmad Saihu di lokasi, Kamis (5/11/2020).

Ahmad juga masih bingung soal status kawasan kumuh.

"Saya sebagai Ketua RW saja bingung. Apa sih RW kumuh itu? Ciri-cirinya engga ada, padahal sudah sejak 2010," tutur dia.

Ahmad melanjutkan, dirinya tidak terbebani meski daerahnya ditetapkan sebagai RW kumuh.

"RW kumuh kan berarti bantuannya banyak, tetapi kondisinya begini-begini saja," ujar dia.

Ahmad mengatakan, kali terakhir, Pemprov DKI datang ke RW 05 pada bulan lalu untuk mengecek saluran air.

"Ini malah survey hilang, survey hilang. Padahal di RW lain, saluran dibersihkan, saya kadang-kadang iri juga. Kenapa RW sini yang lama ditetapkan sebagai kawasan kumuh, pembangunannya lambat?" tutur Ahmad.

Lambatnya pembangunan di RW 05 juga dirasakan Sekretaris RW, Asit Faizal.

"Ke sini kalau mau masuk alat-alat berat susah karena gangnya kecil dan satu pintu saja. Intinya, pembangunan di sini lambat," ujar Asit.

Program Kampung Kumuh terhambat pandemi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum dapat melakukan penataan kampung kumuh sesuai target akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022 pada situs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, ditargetkan sebanyak 56 RW ditata pada tahun 2020.

Penataan kampung kumuh itu menggunakan konsep community action plan (CAP).

CAP merupakan rencana penataan kampung kumuh yang melibatkan warga perkampungan tersebut.

Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno mengatakan, pihaknya baru akan merealisasi penataan 11 RW pada tahun 2020 menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020.

"Sesuai rencana akan dilaksanakan tahun ini (penataan 11 RW), sumber pendanaannya dari APBD 2020," kata Retno saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (11/8/2020).

Sementara itu, lanjut Retno, pendanaan 45 RW kumuh lainnya akan menggunakan dana CSR dan kolaborasi sosial berskala besar (KSBB).

Pasalnya, anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk menata kampung kumuh itu dialihkan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Sisanya (45 RW) akan diupayakan melalui CSR atau KSBB," ungkap Retno.