Wagub DKI soal Kebijakan Belajar Tatap Muka: Semuanya Harus "Clear" Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kebijakan belajar secara tatap muka di sekolah tidak bisa diputuskan sembarangan.

Sebab, pandemi Covid-19 hingga kini belum teratasi. Selain itu, ada banyak hal yang perlu disiapkan.

"Jadi semuanya harus clear dulu, baru kami memungkinkan dibuka," tutur Ariza kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Menurut dia, keputusan untuk membuka kembali sekolah harus melihat situasi dan kondisi.

Pertama, apakah wilayah tersebut masuk zona merah Covid-19.

Kemudian, sarana dan prasarana pendukung, regulasi, serta fasilitas yang tersedia. Kesiapan siswa yang akan menjalani pembelajaran tatap muka serta orangtua juga perlu penting.

Ariza berujar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membahas kebijakan tersebut dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan dinas-dinas terkait.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menganalisis kebijakan ini bersama epidemiolog.

"Ini sangat dinamis kalau bicara virus, karena kita lihat selama ini kan kurvanya masih turun naik di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta," ujar Ariza.

Untuk itu, dia meminta kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Tentu tidak cukup dengan regulasi yang baik, dengan aparat yang banyak, dengan penegakan hukum yang ditegakkan, tidak cukup, butuh dukungan dan partisipasi dari warga, dari publik," kata Ariza.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebelumnya mengatakan, keputusan pembelajaran tatap muka atau masih belajar di rumah ada di tangan pemerintah daerah (pemda), komite sekolah, dan orangtua.

Apabila pemda dan komite sekolah masing-masing daerah memutuskan melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh, maka daerah itu tidak boleh melaksanakan belajar tatap muka.

Akan tetapi, Nadiem menegaskan bahwa belajar tatap muka tidak diwajibkan karena masih masa pandemi Covid-19.

Selain itu, hak paling utama yang menentukan siswa bisa belajar tatap muka di sekolah ada di tangan orangtuanya.

"Pada zonasi risiko atau zona merah, maka tidak ada pemberian izin belajar tatap muka untuk semester genap tahun akademik tahun 2020/2021 atau mulai di Januari 2021," tutur Nadiem.

Dia menambahkan, pada prinsipnya, kebijakan selama masa pandemi masih mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, serta masyarakat.