Janji, Kritik, hingga Serangan Pradi-Afifah dalam Debat Pilkada Depok...

DEPOK, KOMPAS.com - Dalam debat perdana Pilkada Depok 2020, pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Depok nomor urut 1, Pradi Supriatna-Afifah Alia menyampaikan sejumlah poin-poin janji kampanye serta melontarkan pertanyaan serta sindiran kepada lawan debat yaitu Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono.

Debat ini disiarkan langsung di stasiun televisi iNews dan dapat juga disaksikan melalui kanal resmi YouTube KPU Kota Depok, Minggu (22/11/2020).

Debat publik perdana Pilkada Depok 2020 mengambil tema tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan hukum dalam era kebiasaan baru.

Baik Pradi maupun Afifah menyampaikan pendapatnya dengan menggunakan perspektif masyarakat dan juga pengalaman sebagai petahana.

Sejak awal debat, Pradi sudah memanfaatkan waktu untuk menyoroti masalah klasik di Kota Depok dan juga menyampaikan visi misinya.

Berikut poin-poin yang disampaikan oleh pasangan Pradi-Afifah dalam debat perdana Pilkada Depok 2020.

1. Soroti lima masalah

Di awal debat, Pradi menyebutkan, Kota Depok masih menyisakan masalah-masalah klasik yang belum terselesaikan selama hampir 15 tahun terakhir.

Menurut Pradi, ada lima masalah utama yang ada di Kota Depok, Jawa Barat yang harus dibenahi.

Pradi menyebutkan, masalah pertama adalah soal kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 dan dampak-dampak secara ekonomi.

Kemudian, Pradi menyoroti masalah-masalah tentang bantuan sosial yang tak merata dan tak tepat sasaran.

“Kemudian yang kedua, adalah masalah pendidikan. Pendidikan menjadi yang krusial bagi kita semua. Tingginya biaya pendidikan, dan kedua sarana prasarana yang tak merata,” tambah Pradi.

Masalah ketiga yang disoroti Pradi adalah kemacetan, banjir, dan sampah. Menurut Pradi, kemacetan di Kota Depok sudah diketahui bersama masyarakat.

“Sampah masih banyak warga yang belum terangkut. Banjir, Depok, hujan sedikit saja, nampaknya sudah banjir,” tambah Pradi.

Masalah keempat yang disoroti Pradi adalah birokrasi di Kota Depok.

“Yang kelima persoalan kriminalisasi. Kita akan kerjasama dengan berbagai pihak bagaiamana menekan angka kriminal Kota Depok,” ujar Pradi.

2. Standar pelayanan pengurusan izin tak jelas

Permasalahan tak jelasnya standar pengurusan izin sehingga menyebabkan banyaknya pungutan liar di Kota Depok.

Hal itu disampaikan oleh Afifah dalam debat.

“Bicara mengenali pungli yang disampaikan oleh Pak Idris, yang kami rasakan sebagai masyarakat Kota Depok adalah Kota Depok tak pernah mencantumkan berapa lama waktu perizinan,” ujar Afifah.

Menurut Afifah, masyarakat Kota Depok tak pernah mengetahui berapa lama waktu perizinan sehingga pungli masih ada di Kota Depok. Afifah mencontohkan tentang pengurusan pembuatan KTP yang bermasalah.

"Belum lagi kita warga Depok tak pernah mengetahui batas waktu pelayanan pembuatan KTP. Kami juga tak tahu berapa biaya pembuatan KTP,” ujar Afifah.

3. Kota Depok dianggap Margonda Sentris

Afifah menyinggung, pusat perekonomian hanya terlihat di Margonda. Afifah menyebutkan, hal itu terlihat dari banyaknya mal dan apartemen di Margonda.

"Seperti kita ketahui, Margonda dengan panjang tak sampai lima kilometer ada 8 apartemen, ada empat mal di sana, apartemen ada sekitar 20 tower. Semua pusat perekonomian cuma ada di Margonda," tambahnya.

Afifah mengatakan, pemerintah Kota Depok selama ini tak berhasil membangun pelebaran jalan di arah Sawangan dan Tapos.

Hal itu mengakibatkan perekonomian hanya berpusat di Margonda.

"Pemerintah Kota Depok hanya fokus di bagian utara tanpa membuat jalan di barat dan timur," ujar Afifah.

4. Usulan Pradi sempat dicoret Idris

Pradi mengatakan, pembangunan konektivitas selain Margonda sebenarnya sudah direncanakan saat berpasangan dengan Idris. Pembangunan berada di wilayah barat Kota Depok.

Pradi mengatakan, akan membuat ruas-ruas jalan baru dan melebarkan jalan-jalan alternatif. Hal itu akan membuat akses lebih mudah, efektif, dan membuat ekonomi tumbuh di wilayah tersebut.

Menurut Pradi, roadmap pengembangan konektivitas sudah ada sejak tahun 2013.

Dalam roadmap itu tercantum pengembangan jalan baru dari Juanda-Beji-Limo-Cinere. Namun usulannya itu tidak diterima oleh Idris.

"Bahkan DED (Detail Engineering Design) sudah kami buat pada tahun 2013 dan sudah saya sampaikan ke Pak Idris saat itu. Tapi nampaknya usulan saya itu dicoret sama beliau (Pak Idris)," tambah Idris.

5. Akan anggarkan penyediaan lahan

Selain itu, Pradi-Afifah berjanji akan menambah anggaran penyediaan lahan untuk pelebaran jalan dan pembuatan jalan baru.

Afifah mengatakan Pemerintah Kota Depok turut bertanggungjawab untuk membangun jalan meskipun Jalan Raya Sawangan berstatus jalan nasional.

"Sehingga ke depan kami akan menganggarkan anggaran kami untuk penyediaan lahan. Karena memang bicara Jalan Sawangan adalah jalan nasional,” ujar Afifah.

"Kewajiban pembangunannya adalah menjadi tanggung jawab pusat, tapi penyediaan jalannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," tambah Afifah.

6. Singgung pembangunan madrasah

Afifah mempertanyakan keseriusan lawannya yang diusung PKS, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono dalam janji membangun madrasah negeri di setiap kecamatan.

Padahal, menurut Afifah, selama 15 tahun PKS berkuasa, pemerintahan di Depok berjalan dengan paradigma religius.

"Kenapa selama 15 tahun, PKS tidak membangun madrasah di Kota Depok, padahal madrasah di Kota Depok sangat diharapkan dan sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat?" kata Afifah.

Afifah menyebutkan, penyediaan lahan untuk pembangunan madrasah harus dilakukan Pemerintah Kota Depok meskipun kewenangan ada pemerintah pusat.

“Bagaimana Depok bisa membangun madrasah kalau lahannya tidak disiapkan?" ujar Afifah.

7. Pertanyakan penanganan Covid-19

Pradi mempertanyakan tentang penanganan pandemi Covid-19 di Kota Depok yang telah dilakukan oleh Mohammad Idris selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok.

"Ya memang kita tidak tahu datangnya kapan terus kemudian berakhirnya kapan, masa percepatan dan tindakannya seperti apa. Yang saya ingin betul-betul jawaban karena memang selama ini beliau (Idris) sebagai ketua gugus Covid-19, saya mohon kiranya pendekatan preventif kemudian promotif, preventif dan kuratif yang sudah dilakukan apakah betul betul ada indikator kepuasan yang sudah disampaikan oleh masyarakat terkait dengan penanganan Covid-19," tanya Pradi.

Ia menyebutkan, ada fakta di masyarakat Kota Depok tak bisa menerima bantuan sosial yang sangat dibutuhkan di masa pandemi Covid-19.

8. Janji jika terpilih

Menutup debat perdana Pilkada Depok, Pradi memberikan sejumlah janji jika terpilih bersama Afifah dalam pilkada.

Pasangan nomor urut 1 tersebut berjanji memberikan bantuan sosial, pengobatan gratis, dan infrastruktur pendukung.

"Kami pastikan pasangan calon nomor 1 Pradi-Afifah akan melaksanakan pembaruan dengan memberikan bantuan RT RW Rp 500 juta, kemudian kita akan berikan bantuan Rp 500.000 per KK di era pandemi Covid-19," ujar Pradi.

Pradi juga memastikan adanya pengobatan dan biaya pendidikan gratis ke depannya. Pradi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait penambahan ruas jalan utama di Kota Depok.

"Kemudian menyediakan satu unit motor gerobak setiap RW, dan juga kami pastikan juga 3 ambulans di setiap kelurahan," tambah Pradi.

Pradi menyebutkan, juga akan membangun ruang-ruang budaya, ruang kreativitas khususnya untuk anak muda jika terpilih. Kemudian, Pradi juga akan memastikan kemajuan untuk dunia olahraga Kota Depok.