Dukung KBM Tatap Muka, Anggota DPRD DKI Sarankan Pembukaan SMA Dahulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Johnny menyarankan, pembelajaran tatap muka tidak langsung dilakukan untuk seluruh sekolah, namun secara bertahap.

Sebagai awalan, Pemprov DKI Jakarta bisa membuka SMA atau SMK untuk kemudian dievaluasi.

"SMA dulu, nanti terus ke bawah dan sebagainya, tapi dengan catatan, kerja sama dengan orangtua harus terbangun," tutur Johnny kepada Kompas.com, Senin (23/11/2020).

Namun, sebelum pembelajaran tatap muka diterapkan, orangtua siswa perlu diberi pengertian dan penjelasan.

Tak kalah penting, pihak sekolah juga perlu mendengar masukan dari orangtua.

"Oleh karena itu, ada tahap pertama dulu memanggil orangtua murid untuk bagaimana mereka bercerita, juga mendengar masukan-masukan dari orangtua murid. Saya pikir harus kita mulai seperti itu," ucap Johny.

Politisi PDI-P itu berujar, selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka, komunikasi antara guru dan orangtua siswa juga harus terjalin, seperti melalui grup WhatsApp.

"Jadi mereka bisa berkomunikasi terus, dan ada juga panggilan pertama kepada orangtua untuk menjelaskan begini lho apa-apa keuntungannya dengan tatap muka, mungkin dampak negatifnya apa dengan Covid-19 ini, kan harus diperjelas juga," kata dia.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil kebijakan untuk menutup pembelajaran di sekolah sejak 16 Maret 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan belum ada keputusan mengenai pembelajaran tatap muka di sekolah.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta masih melakukan kajian lebih dalam terkait kondisi Ibu Kota saat ini.

"Dalam bulan Desember ini kami mengkaji lebih jauh di Jakarta karena kondisinya di tiap daerah beda-beda," ujar Anies.

Pada prinsipnya, lanjut Anies, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan prioritas pada keselamatan anak-anak pada masa pandemi Covid-19.

Dengan demikian, keputusan akan diambil setelah mempertimbangkan banyak aspek dan berkonsultasi dengan banyak ahli di bidang kesehatan.

"Kami akan konsultasi juga dengan ikatan-ikatan ahli di bidang kesehatan, di bidang pendidikan sehingga keputusan kita berdasarkan situasi di Jakarta," kata Anies.