Berbagai Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Pembelajaran Tatap Muka

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan bahwa sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan memenuhi syarat tertentu.

Oleh karena itu, Nadiem mengharapkan sekolah mulai mempersiapkan diri dari sekarang hingga akhir tahun untuk pergantian model pembelajaran.

Menurut Nadiem, daerah dan sekolah diharapkan siap untuk menggelar pembelajaran tatap muka.

"Kalau ingin melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun,” jelas Nadiem

Nadiem mengatakan, keputusan pembelajaran tatap muka atau masih belajar di rumah ada pada pemerintah daerah (pemda), komite sekolah, dan orangtua.

Apabila pemda dan komite sekolah masing-masing daerah memutuskan melanjutkan pemebelajaran dari rumah secara penuh, maka daerah itu tidak boleh melaksanakan belajar tatap muka.

Akan tetapi Nadiem menegaskan bahwa belajar tatap muka tidak diwajibkan karena masih masa pandemi Covid-19.

DKI Jakarta harus jadi contoh

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Zita Anjani mendukung kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurut Zita, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menjadi contoh untuk daerah lain.

"Saya akan dorong untuk disiapkan dari sekarang. Jakarta harus jadi contoh untuk daerah lain. Pionir dalam urusan pendidikan dengan kebiasaan baru," kata Zita.

Zita merasa orangtua akan senang jika anak-anak bisa kembali belajar di sekolah. Untuk itu, dia menyebut peran pemerintah penting dalam membantu sekolah menerapkan protokol kesehatan.

Menurut dia, sekolah dan anak-anak merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun, ketika ditanya mengenai bagaimana jika ada orangtua yang menolak keputusan ini, Zita mengaku optimistis bahwa Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mampu menerapkan protokol kesehatan di sekolah.

"Enggak usah bicara yang belum-belum. Saya rasa orangtua senang anak bisa kembali sekolah, peran pemerintah sangat penting dalam membantu sekolah menerapkan protokol kesehatan dengan baik," tutur Zita.

Zita mengungkapkan alasannya mendukung mendukung keputusan ini. Menurut dia, banyak anak yang menjadi korban ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan.

Contohnya, kasus anak yang menjadi korban bunuh diri akibat tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh di Kalimantan, atau kasus ibu yang membunuh anaknya lantaran emosi saat membantu anaknya sekolah online.

Zita memberikan data yang dirilis oleh i-Ready Digital Instruction and Assesment Software yang menyebutkan hanya ada 60 persen orang dengan pendapatan rendah yang dapat login di situs pembelajaran online.

Sedangkan bagi orang berpendapatan tinggi, sebanyak 90 persen di antaranya mampu untuk login di situs pembelajaran online.

Data tersebut, menurut Zita, menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh turut mendiskrimanasi pendidikan.

Dia juga menyebut penelitian di Irlandia memeparkaan bahwa dari 56.000 siswa sekolah yang dites Covid-19, hanya ditemukan dua kasus anak yang menularkan ke orangtuanya.

"Oleh karenanya, saya percaya bahwa sekolah tidak akan menjadi klaster, Gugus Tugas tidak perlu khawatir soal itu," tutur Zita.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun menyarankan agar Pemprov DKI membagikan masker gratis ke siswa sekolah ketika pembelajaran tatap muka dilangsungkan. Tak hanya itu, dia juga mengusulkan agar ada tes swab gratis untuk guru.

"Hal itu akan mempermudah sekolah menerapkan prokes dengan baik sebagaimana Jepang, Australia, dan Korea Utara membuka sekolah. Terutama untuk sekolah swasta yang kondisi keuangannya sangat memprihatinkan," tutur Zita.

Siswa mulai jenuh

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak juga mendukung penuh usulan pembelajaran tatap muka.

Dia mengatakan, anak-anak sekolah kini sudah mulai jenuh dengan pembelajaran jarak jauh atau daring.

"Saya pikir sudah harus kita mulai karena ada juga kejenuhan, mereka pengin bertemu. Aspek psikologisnya ini harus kita jawab," ucap Johnny.

Dengan dibukanya kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka, Johnny berharap anak-anak bisa kembali bersosialisasi sambil belajar.

Dia menambahkan, tidak seluruh siswa bisa mengikui pembelajaran jarak jauh atau sekolah daring karena nyatanya masih ada murid yang tidak memiliki gadget, lingkungan sekitar yang kurang kondusif untuk sekolah online, hingga keterbatasan teknologi.

"Pasti ada kekurangan-kekurangannya, saya melihatnya begitu. Makanya muncul pemikiran supaya tatap muka ini sudah harus mulai kita persiapkan sekarang," ucap Johnny

Dia menyebut pembelajaran tatap muka tetap dibutuhkan. Terlebih selama sekolah daring, pembelajaran masih belum maksimal.

Politisi PDI-P ini berujar masih banyak keterbatasan terutama pada masyarakat menengah ke bawah, di antaranya kemampuan daya serap yang berbeda, kedisiplinan orangtua dalam mendampingi anak, serta kedisiplinan guru dalam memberikan perhatian kepada siswa masih terbatas.

"Soal kesiapan saya pikir soal kemauan, political will juga dari Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sebenarnya sudah harus mulai mengantisipasi, sudah harus mulai persiapkan di Bulan Januari ini, mereka sudah harus buka sekolah," tutur Johnny.

Johnny menyebut, guru sekolah harus dilatih untuk menyosialisasikan protokol kesehatan kepada siswa. Menurut dia, muatan untuk sosialisasi mengenai bahaya Covid-19 bisa menjadi salah satu pelajaran yang diberikan setiap hari.

"Ada semacam pelajaran kepada siswa apa yang dimaksud dengan 3M. siapa ini bagaimana ini siapa yang rentan, apa akibatnya orang-orang seperti apa. Jadi itu sudah harus mulai ditanamkan kepada siswa setiap hari," kata Johnny.

Selain itu, sekolah juga harus menyiapkan sarana untuk mengatasi Covid-19 seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan, penyekat, hingga pengawasan terhadap pemakaian masker.

Dimulai dari SMA

Johnny menyarankan, pembelajaran tatap muka tidak langsung dilakukan untuk seluruh sekolah, namun secara bertahap. Sebagai awalan, Pemprov DKI Jakarta bisa membuka SMA atau SMK untuk kemudian dievaluasi.

"SMA dulu, nanti terus ke bawah dan sebagainya, tapi dengan catatan, kerja sama dengan orangtua harus terbangun," tutur Johnny

Namun, sebelum pembelajaran tatap muka diterapkan, orangtua siswa perlu diberi pengertian dan penjelasan.

Tak kalah penting, pihak sekolah juga perlu mendengar masukan dari orangtua.

"Oleh karena itu, ada tahap pertama dulu memanggil orangtua murid untuk bagaimana mereka bercerita, juga mendengar masukan-masukan dari orangtua murid. Saya pikir harus kita mulai seperti itu," ucap Johny.

Johnny berujar, selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka, komunikasi antara guru dan orangtua siswa juga harus terjalin seperti melalui grup WhatsApp, misalnya.

"Jadi mereka bisa berkomunikasi terus, dan ada juga panggilan pertama kepada orangtua untuk menjelaskan begini lho apa-apa keuntungannya dengan tatap muka, mungkin dampak negatifnya apa dengan Covid-19 ini, kan harus diperjelas juga," kata dia.

Pembelajaran blended learning

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan metode belajar blended learning.

Dengan demikian, orangtua atau wali murid bisa memilih opsi untuk memperbolehkan anak mengikuti pembelajaran tatap muka atau tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah.

"Kebijakan Menteri Pendidikan ini sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan melalui metode belajar blended learning, di mana siswa atau orangtua bisa memilih," ucap Anggara

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menuturkan, metode blended learning berpeluang menciptakan perbedaan serapan materi antarsiswa.

Oleh karena itu, kurikulum dan metode pengajarannya harus dipastikan dengan baik.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pemprov DKI untuk mempersiapkan metode belajar blended learning dengan sangat matang dan hati-hati, terus melakukan evaluasi secara aktif," tutur Anggara.

Tak hanya itu, infrastruktur pendukung juga perlu disiapkan. Karenanya, Anggara mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan lebih banyak titik JakWIFI serta memperbaiki kualitas sinyal.

"Secara paralel, Fraksi PSI juga aktif menyediakan titik wifi tambahan sembari menunggu implementasi dari Pemprov DKI Jakarta," ucap Anggara.