Rute LRT Strategis Diserahkan ke Swasta, F-PDIP: Anies Kerja untuk Pemprov atau Swasta?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyayangkan perubahan rute light rail transit (LRT) yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasalnya, menurut Gilbert, perubahan rute yang diusulkan Anies justru merugikan Pemprov DKI Jakarta dan menguntungkan pihak swasta.

"Rute sehingga Pemprov DKI hanya dapat rute di pinggiran yang sepi penumpang, sedangkan swasta punya rute yang empuk ke tengah kota. Pertanyaan saya, Pak Anies ini kerja untuk Pemprov DKI atau untuk swasta?" kata Gilbert saat dihubungi melalui pesan teks, Rabu (25/11/2020).

Gilbert juga mengatakan, rute yang dibuat Anies tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 dan sangat merugikan Pemprov DKI Jakarta.

Peraturan Perpres No. 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018-2029 tertuang penugasan Pemprov DKI untuk membangun LRT dengan panjang sekitar 100 kilometer.

Rute yang diperintahkan terdiri dari Kelapa Gading-Velodrome 5,8 km, Velodrome-Dukuh Atas 9 km, Kemayoran-Kelapa Gading 21,6 km, Joglo-Tanah Abang 11 km, Puri Kembangan-Tanah Abang 9,3 km, Pesing-Kelapa Gading 20,7 km, Pesing-Bandara Soekarno-Hatta 18,5 km, Cempaka Putih-Ancol 10 km.

Politikus PDI-P ini juga mempertanyakan tarif yang akan dibebankan dalam pembangunan dan pengelolaan LRT ke swasta. Dia tidak ingin ujungnya masyarakat Jakarta yang akan dibebankan.

"Jika swasta yang mengelola, berapa tarifnya? Harga tarif harus terjangkau oleh rakyat kecil," kata Gilbert.

Adapun sebelumnya, perubahan rute tersebut terungkap dalam paparan Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama DPRD 22 Oktober lalu.

Dalam pemaparan Dishub DKI Jakarta, ada pengurangan alokasi rute LRT yang akan dikelola oleh Pemprov DKI dari 100 kilometer menjadi 23,2 kilometer saja, yaitu Kelapa Gading–JIS (Jakarta International Stadium) 8,2 km, Kelapa Gading–Velodrome 5,8 km, Velodrome–Klender 4,1 km, dan Klender–Pondok Bambu–Halim 5,2 km.

Sedangkan rute Pulo Gebang–Joglo sepanjang 32,8 kilometer akan diserahkan ke swasta melalui skema kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).

Rute ini akan melalui Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kampung Melayu, Jalan Prof Dr Satrio, Pejompongan, Palmerah, Bundaran Senayan, Permata Hijau, dan berakhir di Joglo.