Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Langkah itu dalam rangka mengembangkan pasar tradisional di Kota Depok.

Hal itu disampaikan Afifah dalam Debat Pilkada Kota Depok, Senin (30/11/2020).

"Solusinya jika kami terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, kami akan membatasi perizinan pasar modern. Pasar modern hanya boleh berada di jalan utama Kota Depok," ujar Afifah.

Afifah menambahkan, pasar modern tak boleh masuk ke jalan perkampungan dan kompleks perumahan.

Afifah mengakui bahwa pasar modern seperti supermarket merupakan salah satu potensi ekonomi dan potensi tenaga kerja bagi warga Depok.

"Akan tetapi pasar modern tak boleh mematikan pasar tradisional," tambah Afifah.

Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Depok menggelar debat publik calon wali kota dan wali kota Depok 2021-2026 pada Senin  malam.

Debat perdana mempertemukan pasangan calon nomor urut 1, Pradi Supriatna-Afifah Alia melawan calon wakil wali kota Imam Budi Hartono.

Calon wali kota Mohammad Idris tidak bisa hadir lantaran masih dirawat karena positif Covid-19.

Debat ini disiarkan langsung di stasiun televisi Kompas TV dan dapat juga disaksikan melalui kanal resmi YouTube KPU Kota Depok.

Debat publik ini mengambil tema Kesehatan, Kesejahteraan dan Kesenjangan Di Kota Depok Dalam Era Kebiasaan Baru.

Sebagai informasi, Pilkada Depok 2020 menjadi ajang tempur 2 kandidat petahana.

Wali Kota Depok Mohammad Idris, kalangan nonpartai yang dekat dengan PKS, bakal berupaya menyongsong periode kedua kekuasaannya.

Idris berduet dengan kader PKS, Imam Budi Hartono yang telah 2 periode duduk di DPRD Jawa Barat.

Idris-Imam diusung 17 kursi di parlemen, yakni melalui PKS, Demokrat, dan PPP serta Partai Berkarya di luar parlemen.

Sementara itu, Pradi Supriatna, Wakil Wali Kota saat ini, berpasangan dengan Afifah Alia, kader perempuan PDI-P yang gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2019 lalu.

Pradi-Afifah diusung koalisi gemuk terdiri dari 33 partai di DPRD Kota Depok, yakni Gerindra, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, dan PSI, serta 7 partai lain di luar parlemen.