Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik geram terhadap sikap Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal anggaran kenaikan gaji atau pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2021.

Dia mengatakan, Fraksi PSI sudah menyetujui anggaran Rp 888,6 miliar, tepatnya Rp 888.681.846.000, dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) penyusunan RKT DPRD DKI.

Namun, Fraksi PSI menyatakan menolak anggaran tersebut di luar rapat.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, anggaran Rp 888,6 miliar tersebut masih berbentuk draf usulan.

Anggaran itu tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD DKI, tetapi juga memuat seluruh kegiatan anggota Dewan selama satu tahun.

"Angka Rp 888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji anggota Dewan. Kalau gaji Rp 800 juta sebulan, mantap dong," kata dia.

Dia meminta Fraksi PSI tegas apabila ingin menolak kenaikan pendapatan tersebut.

Fraksi PSI, kata dia, bisa berdebat dalam forum rapat dan tidak mengumbar pencitraan dengan setuju dalam forum rapat, tetapi menolak di luar forum.

"Perwakilan Fraksi PSI seharusnya berdebat di dalam (rapat), tidak perlu pencitraan menolak RKT," kata Taufik.

"Di luar cerita begini, begono, dan begini. Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati (termasuk Fraksi PSI)," lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan anggaran RKT anggota Dewan sebesar Rp 888 miliar.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD naik saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.

Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, khususnya perwakilan yang mereka miliki di gedung DPRD.

Keteladanan itu perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan mereka.

Michael juga menjelaskan, keputusan tersebut sudah bulat diambil dan menjadi landasan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan, akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata Michael.