Salin Artikel

Melihat Lebih Dekat Rumah Dinas Gubernur DKI, Tempat Anies Isolasi Mandiri

Informasi tersebut ia bagikan kepada publik melalui video berdurasi 4 menit 53 detik yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Selasa (1/12/2020).

Setelah itu, Anies secara berkala terus membagikan kesehariannya serta perkembangan proses pemulihan dirinya.

Seluruh aktivitas ia jalani di bangunan Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.

Mengenal rumah dinas Anies

Sebenarnya, setiap Gubernur DKI Jakarta pada masa jabatannya berhak tinggal bersama keluarga di rumah dinas yang memiliki nama populer TS 7 (singkatan dari Taman Suropati Nomor 7).

Namun semenjak menjabat pada 16 Oktober 2017, Anies dan keluarganya memilih untuk tinggal di rumah pribadinya di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Dalam buku Batavia: Beeld van een Stad (1989) karya RPGA Voskuil, di masa pendudukan Belanda, bangunan dua lantai yang berdiri di atas lahan seluas 4.000 meter persegi ini merupakan rumah dinas dari Wakil Gubernur Batavia.

Rumah ini dibangun pada 1939, beralamat di Burgemeester Bisschopplein nummer 7 dan pada 1941 ditempati Wali Kota Batavia, EA Voorneman.

Berdasarkan arsip berita harian Kompas berjudul “Simbol Kemenangan Indonesia” yang terbit pada 23 Oktober 2017, rumah ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama Blankenberg.

Arsitek yang sama juga merancang bangunan rumah dinas Duta Besar Amerika Serikat serta rumah Laksamana Maeda yang saat ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

Bangunan utama TS 7 terdiri dari dua lantai. Bangunan lantai satu seluas 730 meter persegi dan lantai dua seluas sekitar 500 meter persegi.

Lantai satu terdiri dari ruang penerimaan tamu, kadang-kadang dijadikan tempat pertemuan oleh gubernur maupun istri gubernur.

Ruang pertemuan yang terdapat di lantai satu tersebut merupakan gubahan dari sebuah ruang makan keluarga gubernur.

Sementara lantai dua TS 7 diperuntukkan khusus sebagai ruang aktivitas privat keluarga gubernur.

Keaslian bangunan cagar budaya ini masih terjaga. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan selama ini hanya perawatan yang tidak sampai mengubah struktur bangunan.

Namun sayangnya, tegel asli dari zaman penjajahan Belanda hanya tersisa sedikit, antara lain terdapat di lantai pergantian arah anak tangga antara lantai satu dan lantai dua. Sementara banyak bagian lainnya sudah dipasangi marmer.

Deretan gubernur yang pernah menghuni TS 7

Sjamsuridjal tercatat sebagai Wali Kota Jakarta Raya pertama yang mendiami rumah dinas itu setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Ia menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Raya pada periode 1951-1953.

Pada periode jabatan Gubernur Ali Sadikin, gedung tersebut juga dipakai untuk kegiatan Dharma Wanita dan (Pembinaan Kesajahteraan Keluarga) PKK.

Selama menjabat (1966-1977), Gubernur Ali Sadikin memilih tidak menempati rumah dinas ini.

Adapun Gubernur DKI Jakarta yang mungkin paling identik dengan rumah ini adalah Sutiyoso. Ia menempati rumah dinas sepanjang periode jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, yakni sejak 1997–2007.

Setiap perayaan Idul Fitri, Sutiyoso kerap menggelar open house sebelum mudik ke Semarang, Jawa Tengah.

Kejadian tidak mengenakan sebenarnya pernah dialami Sutiyoso di masa-masa awal ia menempati rumah dinas ini.

Pada Senin (3/8/1999) malam, terdapat orang tak dikenal yang melemparkan dua bom molotov ke rumah jaga yang berada di dalam kompleks perumahan dinas.

Untungnya meski satu di antara dua bom itu meledak, ledakan tidak menyebabkan kerusakan berarti ataupun korban jiwa.

Penerus Sutiyoso yakni Gubernur Fauzi Bowo, menempati TS 7 selama 2007–2012.

Dalam arsip harian Kompas tercatat, pada tahun pertama Foke (panggilan akrab Gubernur Fauzi Bowo) menempati rumah dinas, open house hari raya Idul Fitri yang ia gelar sempat diwarnai kericuhan.

Ratusan orang yang mengantre sejak pagi untuk bersalaman dengan Fauzi dan mendapatkan sedekah sempat baku dorong dengan petugas satuan polisi pamong praja.

Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2012–2014, Presiden Joko Widodo, juga sempat menempati rumah dinas ini.

Namun suksesor Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama, tidak meninggali rumah dinas dan lebih memilih untuk tinggal di rumah pribadinya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. BTP alias Ahok hanya menggunakan rumah dinas ini untuk menjamu para tamunya.

Gubernur DKI Jakarta terakhir yang menempati TS 7 adalah Djarot Saiful Hidayat.

Pada periode jabatannya yang pendek (15 Juni-15 Oktober 2017), Djarot sempat mengisi kolam di area taman belakang dengan ikan koi yang didatangkan langsung dari Blitar, Jawa Timur.

Sebelumnya, Djarot menjabat sebagai Wali Kota Blitar 2000-2010.

Dianggarkan untuk direhabilitasi pada 2020

Pada 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menyetujui anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur sebesar Rp 2,42 miliar.

Anggaran tersebut diusulkan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 disetujui dalam rapat KUA-PPAS di Komisi D.

Dalam sesi wawancara bersama Kompas.com pada 2019, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto, salah satu bagian yang akan diperbaiki dalam rehabilitasi rumah dinas gubernur DKI Jakarta adalah atap.

Rangka atap akan diupayakan menggunakan kayu jati, seperti rangka atap sebelumnya.

Berdasarkan saran tim sidang pemugaran DKI Jakarta, material yang digunakan dalam rehabilitasi bangunan cagar budaya harus diupayakan seperti material sebelumnya.

Tujuannya agar tidak mengubah bangunan utama TS 7 yang merupakan cagar budaya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/03/18180081/melihat-lebih-dekat-rumah-dinas-gubernur-dki-tempat-anies-isolasi-mandiri

Terkini Lainnya

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke