PPKM di Jakarta yang Bikin Para Pengusaha Menjerit...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021.

Aturan ini pun diikuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang segera mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan, Jangka Waktu, dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Namun, pemberlakuan aturan ini menimbulkan berbagai pro dan kontra, terutama dari para pengusaha.

Salah satunya diungkapkan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi.

Dia menyebutkan, dunia usaha berkeberatan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan PPKM. Sebab, kebijakan ini disebut akan meredupkan sektor ekonomi.

"Menyikapi tentang beberapa penyusunan ulang kriteria pengetatan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19, kami masih melihat bahwa hal ini sama saja kita kembali ke pembatasan awal yang kita pernah lakukan," kata Diana kepada Kompas.com.

Diana setuju apabila pemerintah harus tegas menegakkan protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat.

Namun, pembatasan jam operasional dan kapasitas berpotensi membuat beberapa pusat perekonomian memutuskan untuk menutup usahanya, karena mempertimbangkan beban biaya operasional yang harus ditanggung.

Kebijakan ini juga akan berdampak pada lambatnya proses pemulihan ekonomi masyarakat.

"Untuk itu kami meminta kepada pemerintah untuk juga mempertimbangkan masukan dan kondisi dunia usaha nasional pada saat ini," ucap Diana.

Sementara itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan menyebabkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Sarman melanjutkan, banyaknya kebijakan yang dikeluarkan selama pandemi memukul aktivitas usaha.

Bahkan, dia menyebutkan, pembatasan berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran ada penurunan omzet perdagangan.

APPBI: pembatasan akan bikin mal defisit

Dengan adanya aturan baru mengenai pembatasan kegiatan ini, pusat perbelanjaan menjadi salah satu sektor yang terdampak langsung.

Sebab, operasional mal dan pusat belanja dibatasi hanya sampai pukul 19.00 WIB.

Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyampaikan, pembatasan kegiatan bagi pusat perbelanjaan, khususnya di DKI Jakarta, akan membuat tingkat kunjungan turun signifikan.

Padahal, selama 10 bulan penerapan pembatasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena pandemi Covid-19, pengelola pusat perbelanjaan terus mengalami defisit.

Selain itu, aturan baru mengenai pembatasan kegiatan operasional hanya sampai pukul 19.00 WIB, disebut akan membuat pusat perbelanjaan kehilangan waktu puncak atau peak hour pengunjung.

Alphonzus juga menyayangkan pembatasan yang dilakukan terhadap pusat perbelanjaan.

Sebab, menurut dia, pusat perbelanjaan selama ini menunjukkan keseriusan serta komitmen dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

Dia menyebutkan, sejak awal, pusat perbelanjaan telah memberlakukan protokol kesehatan secara berlapis yang dilakukan oleh pengelola maupun penyewa.

"Sehingga dapat dikatakan bahwa pusat perbelanjaan adalah salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat untuk dikunjungi," ucap Alphonzus.

Tak hanya pusat belanja, restoran dan kafe juga turut terdampak.

Alphonzus menyebutkan, pembatasan kegiatan dan jam operasional akan membuat para pengusaha restoran dan kafe kehilangan bisnis makan malam.

Padahal, sama seperti bisnis pusat belanja, selama pemberlakuan PSBB transisi, bisnis restoran dan kafe juga mengalami defisit.

Oleh karenanya, Alphonzus berharap agar pembatasan kegiatan tidak diperpanjang.

Dia juga berharap agar pemerintah serius dalam menegakkan aturan dan protokol kesehatan.

Dengan demikian, langkah pembatasan yang diberlakukan tidak sia-sia.

Saran untuk pemerintah

Diana mendesak pemerintah agar menyediakan infrastruktur digital guna mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Sebab, menurut Diana, Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang digital. Terlebih lagi dengan adanya pandemi yang memaksa pelaku usaha beradaptasi secara cepat.

Namun, Diana berpesan agar penyediaan infrastruktur digital tak hanya berpusat di perkotaan, melainkan juga menyentuh area pedesaan.

Diana menyebutkan, Kadin DKI Jakarta juga mendorong para pelaku usaha menangkap peluang usaha digital di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terbantu dengan platform digital.

Sebab, Indonesia merupakan pasar yang potensial dalam menyerap arus digitalisasi karena jumlah penduduk yang besar serta generasi milenial yang mendominasi populasi.

"Indonesia adalah pasar besar dan potensial untuk menyerap arus digitalisasi, karena populasinya lebih dari 267 juta jiwa dan jumlah generasi milenial yang cukup dominan, sekitar 60 persen dari jumlah penduduk. Potensi ini yang dilihat juga oleh Kadin," kata Diana.

Sementara itu, Sarman berharap berbagai relaksasi dan stimulus yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha terus dilanjutkan hingga akhir 2022.

Ini karena, efek dari pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha tidak bisa langsung hilang.

Pemberian stimulus dan relaksasi diharapkan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, para pengusaha berharap kondisi perekonomian mulai membaik pada awal tahun, terlebih dengan adanya rencana vaksinasi Covid-19.

Namun, harapan itu pupus saat pemerintah pusat menerapkan PPKM. Dengan kondisi ini, pengusaha hanya berusaha untuk bertahan di tengah pandemi.

"Jadi sebagai pengusaha ini kan bukan lagi saat mencari keuntungan, tapi mampu untuk bertahan. Itu yang penting, mampu untuk bertahan, tidak melakukan PHK, tidak merumahkan. Itu sudah bagus," ucap Sarman.