Jabar Disebut Siap Rekonsiliasi Data Selisih Kasus Covid-19 di Depok

Sebetulnya, fenomena ini bukan hanya terjadi di Depok, melainkan juga di banyak daerah di Indonesia sejak berbulan-bulan lalu.

Khusus Depok, pada pertama Januari, selisihnya mencapai 5.068 kasus positif Covid-19. Pada pekan kedua, selisih mencapai 4.060 kasus positif.

Dalam selisih lebar ini, selisih data kematian bahkan tembus sekitar 50 persen antara data versi real-time Depok dengan data pemerintah pusat dan Jawa Barat.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana menyebut, kini Pemprov Jawa Barat melalui Pikobar (Pusat (Informasi Korona Jawa Barat) sudah membuka pintu bagi dilakukannya rekonsiliasi data.

"Kemarin Provinsi alhamdulillah sudah merespons. Pikobar akan melakukan rekonsiliasi," kata Dadang kepada wartawan di RS Universitas Indonesia, Kamis (14/1/2021).

Sebelumnya, upaya rekonsiliasi ini sudah diupayakan Depok dan Kementerian Kesehatan.

Namun, pihak Provinsi, dalam hal ini Pikobar, disebut tak melakukan intervensi sehingga akses bagi rekonsiliasi data terhambat.

Data kasus Covid-19 yang dilaporkan di level Provinsi dan Pusat pun jadi tidak akurat, sebab data real-time versi Depok lebih besar jumlahnya. Perbedaan data ini dikhawatirkan berimbas pada perumusan kebijakan.

"Sudah akan dilakukan rekonsiliasi dan difasilitasi oleh Pikobar. Nanti akan menggunakan data real-time karena Depok tidak bisa menggunakan dua data. Tetap menggunakan satu data," jelasnya.

"Ini kunci awal untuk valid atau tidaknya zonasi. Valid atau tidaknya zonasi ditentukan oleh validitas data," kata Dadang.

Selisih kasus Covid-19 antara Depok dengan pemerintah pusat diklaim sudah dilaporkan pada Oktober 2020, ketika selisih data masih 600-an kasus.

Dalam sengkarut pelaporan ini, Dadang mengungkapkan bahwa pihaknya pernah diminta agar menggunakan 2 data, yakni data untuk publikasi dan data real-time.

Ia tak menjelaskan lebih jauh konteks permintaan ini, oleh siapa, kapan, dan untuk kepentingan apa.

"Pada saat yang lalu kami, kabupaten/kota, diajak ataupun diminta mengikuti data rilis yang sama dengan pemerintah pusat untuk kepentingan publikasi, diarahkan untuk menggunakan 2 data, data published (publikasi) dan data real-time, tetapi Kota Depok tidak bisa memenuhi itu," jelas Dadang, Kamis pekan lalu.

"Kota Depok tetap paradigmanya menggunakan data real-time. Yang Kota Depok publish adalah data real-time karena ini menyangkut keselamatan manusia," ujarnya.