Pedagang Daging Sapi Jabodetabek Mogok Jualan Mulai Hari Ini, Apa Alasannya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek sepakat untuk mogok berjualan selama tiga hari, terhitung mulai Rabu (20/1/2021) hari ini hingga Jumat (22/1/2021) mendatang.

Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta Tb Mufti Bangkit mengatakan, aksi mogok berjualan itu dilakukan sebagai bentuk protes atas melonjaknya harga daging sapi di rumah pemotongan hewan.

Mukti menjelaskan, harga per kilogram daging sapi yang belum dipisah antara tulang dan kulitnya adalah Rp 95.000. Harga tersebut dinilai terlalu tinggi untuk dijual kembali ke pasar.

"Ditambah cost produksi, ekspedisi total sudah Rp 120.000-lah. Sedangkan harga eceran tertinggi ditetapkan pemerintah Rp 120.000. Belum karyawan, belum pelaku pemotong sendiri kan harus (memberi uang ) anak istri di rumah," kata Mufti melalui telepon, Selasa (19/1/2021).

Menurut Mukti, kenaikan harga daging sapi itu justru merugikan pedagang. Pasalnya, kenaikan harga itu melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, masyarakat enggan untuk membeli daging sapi lagi.

"Kasihan masyarakat kalau kami naikan terlalu tinggi, tidak ada yang beli," tutur Mufti.

Lebih lanjut, Mukti mengatakan, lonjakan harga daging sudah dirasakan sejak empat bulan terakhir. Kenaikan harga itu diprediksi akan terus terjadi hingga April 2021.

"Diprediksi akan naik terus sampai dengan bulan Maret atau April dengan harga tertinggi Rp 105.000 per kilogram per karkas. Sekarang itu harga per karkas masih Rp 94.000," katanya.

Harapan pedagang daging

Mukti berharap pemerintah pusat kembali mengimpor daging sapi dari Australia. Mukti menilai kebijakan impor daging sapi dari Australia bisa menstabilkan harga daging di pasaran sehingga tidak merugikan pedagang maupun pembeli.

"Australia yang market terbesarnya sejak 30 tahun mereka semena-mena menjual dengan harga sapi tertinggi. Sapi yang dikasih Australia ke Indonesia sedikit sekali, tak cukup dengan permintaan pemerintah," ungkap Mufti.

Saat ini, kata Mukti, Australia justru lebih banyak menjual daging sapi ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam dan Thailand.

"Kebijakan Australia yang menjual ke negara lain ini harus kita minta pemerintah ambil jalan diplomasi dengan acuan kita adalah member (impor daging) selama puluhan tahun," kata Mufti.

Mufti mengatakan, pihaknya telah mengirim surat ke Provinsi DKI Jakarta dan beberapa kementerian terkait guna menyampaikan keluhan seputar kenaikan harga daging.

Namun, setelah satu minggu berlalu, Mufti mengaku tak mendapatkan respons apa pun.

"Kami sudah layangan surat sebagai asosiasi DKI melayangkan surat ke Kementerian Perdagangan dan Pertanian ke Kantor Staf Presiden tertanggal 11 Januari," kata Mufti.

Mufti berharap perwakilannya dapat bertemu Presiden Joko Widodo guna memutuskan solusi terbaik mengenai permasalahan harga daging di pasaran.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sarman Simanjorang menilai, pemerintah kurang terbuka mengenai data persediaan daging sapi.

Padahal, data tersebut diperlukan pedagang daging sapi di seluruh Indonesia guna mengantisipasi kenaikan harga. Oleh karena itu, Sarman berharap dalam waktu dekat pemerintah pusat memberikan solusi agar para pedagang daging sapi tak kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini.

"Menurut hemat saya, ini (data persediaan daging) harus dibuka secara transparan... berapa sih stok sapi hidup kita, kemudian berapa sih sapi yang siap potong," kata Sarman.

(Reporter: Singgih Wiryono, Walda Marison/ Editor: Egidius Patnistik, Nursita Sari)