Dishub DKI: Volume Kendaraan dan Jumlah Penumpang Angkutan Umum Meningkat Selama PPKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dinhub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menirut Syafrin, peningkatan mobilitas warga tersebut berdasarkan dua hal, yakni volume kendaraan bermotor dan pengguna angkutan umum.

Syafrin membeberkan, berdasarkan data dari Dinhub, volume lalu lintas kendaraan bermotor meningkat hingga 12,18 persen pada 11-31 Januari atau selama PPKM berlangsung dibandingkan pada 12 Oktober-1 November 2020 saat Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) masa transisi.

"Volume lalu lintas kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 12,18 persen," kata Syafrin, Rabu (3/2/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Selain itu, Syafrin memaparkan, tingginya mobilitas warga DKI juga terlihat dalam data pengguna angkutan umum yang meningkat 10,49 persen dalam periode yang sama.

Syafrin menguraikan bahwa rata-rata jumlah penumpang kendaraan umum di masa PPKM adalah 722.190 orang per hari.

"(Pengguna angkutan umum) mengalami peningkatan sebesar 10,49 persen dibandingkan pemberlakukan PSBB masa transisi," urainya.

PPKM tak efektif

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai penerapan PPKM tidak efektif dalam menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

Hal itu Jokowi sampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Ariza mengamini pernyataan Presiden Jokowi.

"Ya, yang disampaikan Pak Jokowi betul, memang ini belum efektif," kata Ariza dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Pasalnya, ungkap Ariza, angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta tetap tinggi terlepas penerarapan PPKM di Ibu Kota sejak 11 Januari lalu.

"Kasus Covid-19 masih lumayan tinggi," kata Ariza saat ditemui di Balai Kota, Senin (1/2/2021) malam, dilansir dari Tribun Jakarta.

Sementara itu, PPKM Jawa-Bali telah ditetapkan dalam dua periode, yakni 11-24 Januari dan 25 Januari hingga 8 Februari mendatang.

Adapun tujuan PPKM adalah menekan laju penularan Covid-19 dengan cara membatasi aktivitas masyarakat.

Pembatasan tersebut meliputi, tempat kerja atau perkantoran harus menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO), restoran melayani makan di tempat dengan kapasitas 25 persen dari total maksimum, dan sekolah diwajibkan menggelar kegiatan belajar secara daring.

Sedikit perubahan di PPKM jilid kedua terkait pada pembatasan jam operasional mal, pusat perbelanjaan, dan rumah makan yang diizinkan beroperasi hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Pada PPKM pertama, jam operasionalnya hanya sampai pukul 19.00 waktu setempat.

(Reporter: Dionisius Arya Bima Suci / Editor: Muhammad Zulfikar)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul PPKM Tak Efektif, Dishub DKI: Volume Kendaraan Bermotor Meningkat