Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Apabila menengok banjir yang belum lama ini terjadi, penyebabnya karena penyempitan badan sungai, sehingga air yang berasal dari hulu meluber ke permukiman.

Memang pembenahan sungai tidak bisa langsung dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta fokus untuk membenahi empat sungai utama, yakni Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, dan Sunter.

Nirwono menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta saat di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang tidak segera melanjutkan pembenahan sungai, waduk, embung, dan situ.

Selain itu, Nirwono menyarankan membuat Rencana Induk Saluran Air Kota yang berfungsi untuk memetakan wilayah-wilayah yang perlu diperbaiki.

Rencana induk ini juga berfungsi untuk memberikan prioritas penanganan saluran air di Ibu Kota. Sehingga pembenahan saluran air di Jakarta memiliki jangka waktu yang jelas.

Bahkan, jika Pemprov DKI Jakarta berhasil menerapkan strategi ini, maka wilayah lain di Indonesia bisa mencontohnya.

"Ada rencana induk buat apa? Untuk memastikan bahwa program ini bisa selesai pada tahun ke-10, misalkan. Kita juga realistis tidak mungkin memperbaiki saluran air (dalam) 5 tahun, selesai. Tapi kan ada pedoman buat gubernur selanjutnya," kata Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (4/3/2021).

Nirwono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan pembangunan atau revitalisasi 109 situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) yang ada di Jakarta.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi sebelumnya mengatakan, progres pembebasan lahan normalisasi tahun ini belum berjalan karena dana pinjaman dari pemerintah pusat belum dicairkan.

Dana pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), belum bisa dicairkan hingga tahun 2021memasuki bulan ketiga.

"Belum kan anggaran belum cair," kata Dudi saat dihubungi melalui telepon, Kamis (4/3/2021).

Dudi mengatakan, pinjaman PEN yang diajukan Pemprov DKI ke pemerintah pusat masih akan dibahas lebih lanjut mengenai detail program.

"Lagi kita perjuangkan ini (untuk pencairan), hari ini kalau nggak salah ada meeting PEN dengan SMI (Sarana Multi Infrastruktur)," kata Dudi.

Dia mengatakan, anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan normalisasi sungai di Jakarta kurang lebih sebesar Rp 1 triliun tahun 2021.

Kendala pencairan dana PEN, kata Dudi, karena pihak peminjam dalam hal ini Pemprov DKI diminta menyusun argumentasi program yang akan dijalankan dari pinjaman tersebut.

"Kita harus buat semacam bikin argumentasi dulu, minta kelengkapan administrasi, setelah lengkap baru di ACC baru dicairin gitu. Kita menuju approval dari SMI untuk melanjutkan (pembebasan lahan) ke lapangan selanjutnya," tutur dia.

Pada Desember 2020, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Juaini Yusuf mengatakan sudah lima sungai yang lahannya berhasil dibebaskan dan segera mendapat Surat Pengakuan Hak (SPH).

"Sampai saat ini ada lima kali yang kami sedang proses, yaitu Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Jatikramat, dan Kali Sunter, sebagian besar memang sudah siap SPH," kata Juaini, Rabu (9/12/2021).

Juaini mengatakan, anggaran yang digunakan untuk pembebasan lahan berasal dari program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat.

Beberapa sungai yang akan berlanjut di program pembebasan lahan normalisasi sungai di Jakarta, yaitu Kali Ciliwung karena sungai tersebut dinilai masih cukup panjang.

Adapun pembebasan lahan khusus di Kali Ciliwung ditargetkan sebanyak 118 bidang tanah. Pembebasan terbesar di empat kelurahan, yaitu Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang.