Mafia Tanah Bikin Pemprov DKI Pusing Soal Normalisasi Sungai sampai Kasus Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek normalisasi sungai di DKI Jakarta yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menemui sejumlah persoalan sehingga menghambat proses pembebasan lahan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, terhambatnya pembebasan lahan untuk proyek normalisasi sungai ini disebabkan beberapa hal seperti sengketa dan mafia tanah.

"Terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan, dan sebagainya, juga mafia-mafia tanah," kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/3/2021), dilansir dari Antara.

Terkait mafia tanah, hal ini menjadi persoalan Pemprov DKI untuk urusan berbagai bidang yang belakangan menjadi sorotan.

Terkini adalah kasus pembelian tanah untuk program rumah dengan down payment (DP) 0 rupiah yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ariza pun membenarkan bahwa di Jakarta, banyak sekali persoalan sengketa lahan dan mafia tanah.

"Memang di Jakarta ini banyak sekali sengketa lahan dan mafia tanah," akunya.

Menurut Ariza, penting adanya kerja sama yang baik antara Pemprov DKI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Polri untuk dapat memberantas mafia tanah.

Ia pun sepakat dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Hal ini mengingat persoalan mafia tanah tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia.

"Yang disampaikan Pak Jokowi bahwa memerintahkan ke Kapolri Pak Sigit untuk memberantas mafia tanah," kata Ariza.

Normalisasi Sungai Ciliwung

Sebelumnya, Ariza memaparkan perkembangan normalisasi sungai Ciliwung, proyek yang dimulai sejak 2012.

Ia mengungkapkan bahwa sudah ada 7,6 kilometer lahan baru yang dibebaskan untuk melanjutkan proyek normalisasi sungai yang terhenti sejak 2018 itu.

"Ciliwung ada sekitar 7,6 (kilometer) tadi kami cek yang sudah bebas, bisa dipasang sheet pile," ucap Ariza, Jumat (6/3/2021) lalu.

Lahan yang siap dinormalisasi itu merupakan hasil program pembebasan lahan pada 2019-2020.

Meski begitu, diakui Ariza, Pemprov DKI masih punya tugas untuk membebaskan lahan sepanjang 10 kilometer lagi untuk sungai Ciliwung.

Ariza pun menargetkan agar lahan yang dibutuhkan bisa dibebaskan pada 2022 sembari berharap agar lahan yang telah tersedia bisa dinormalisasi segera sehingga dapat mengurangi risiko banjir di Jakarta.

"Periode ini ke depan di tahun 2022 kita bisa selesaikan seluruhnya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air DKI Roedito Setiawan membeberkan daerah yang dilintasi proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

Wilayah-wilayah itu dimulai dari jembatan Jalan Raya TB Simatupang, Jakarta Selatan, hingga Kampung Melayu, Jakarta Timur.

"Itu dari TB simatupang sampai dengan Kampung Melayu," kata Roedito saat dihubungi melalui telepon, Selasa.

Ada beberapa kelurahan yang dilewati proyek tersebut, menurut Roedito.

Dari sisi timur bantaran Sungai Ciliwung, ada kelurahan Cawang, Cililitan, Balekambang, dan Gedong.

Kemudian, di sisi barat ada Kelurahan Tanjung Barat, Pejaten Timur, Rawajati, Pengadekan, Kebon Baru, sampai dengan Kampung Melayu.

Untuk memulai normalisasi, dijelaskan Roedito, pihaknya akan fokus pada titik langganan banjir terlebih dahulu, yakni di Cililitan dan Kampung Melayu.

"Kalau tadi sih hasil rapat (dengan BBWSCC dan Kementerian PUPR) fokus di Cililitan dulu," ucap Roedito.

Sebagai catatan, program normalisasi sungai Ciliwung baru terealisasi 16 kilometer dari rencana awal yang adalah adalah sepanjang 33,69 kilometer.

Normalisasi sungai sepanjang 16 kilometer itu terjadi sampai 2017 dan belum ada proses pengerjaan hingga saat ini.

Kendala terbesar dari proyek normalisasi sungai adalah pembebasan lahan yang memang tugas dari Pemprov DKI Jakarta.

(Penulis: Singgih Wiryono / Editor: Nursita Sari, Sandro Gatra, Irfan Maullana)