Dana BST Februari 2021 dari Pemprov DKI Telah Cair, Warganet Keluhkan Nama Tak Terdaftar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) DKI mengumumkan, dana bantuan sosial tunai (BST) Februari 2021 telah dicairkan mulai Jumat (12/3/2021).

Hal itu disampaikan akun Instagram resmi Dinsos DKI @dinsosdkijakarta, Jumat.

"Cek rekening, Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 2 sudah dicairkan hari ini, Jumat (12/3)," tulis akun @dinsosdkijakarta.

Dalam unggahan yang sama, akun tersebut menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah melakukan pemutakhiran data penerima.

"Pada BST Tahap 2 ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pemutakhiran data melalui musyawarah kelurahan berdasarkan usulan RT/RW," lanjut akun tersebut.

Dijelaskan akun @dinsosdkijakarta, pemutakhiran data itu diperlukan karena adanya perubahan data penerima BST.

"Hal tersebut dilakukan karena adanya perubahan data yang disesuaikan kembali dengan kategori penerima BST, seperti adanya penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah luar DKI Jakarta, perubahan status perkawinan, mampu atau tidak mampu secara ekonomi, penerima PKH/BPNT, dan memiliki penghasilan tetap," jelasnya.

Masyarakat DKI yang menerima, menurut akun @dinsosdkijakarta, sudah dapat menarik langsung bansos tunai itu melalui kartu ATM Bank DKI.

Tak dipotong

Akun @dinsosdkijakarta juga mengunggah infografik soal BST Februari 2021.

Dalam infografik itu, akun tersebut menekankan bahwa mekanisme penyaluran BST adalah transfer langsung ke rekening Bank DKI Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga tidak ada pemotongan.

"Bantuan Sosial Tunai menggunakan mekanisme bantuan langsung transfer ke rekening KPM sehingga tidak ada pemotongan apapun dari Pemerintah Daerah," tulisnya.

Akun tersebut mengingatkan, apabila ada oknum yang memungut biaya dari uang BST, warga diminta untuk melapor ke pihak kelurahan.

"Jika warga merasa ada oknum yang melakukan pemungutan uang BST, silakan lapor kepada pihak kelurahan untuk selanjutnya dilaporkan ke Dinsos atau hubungi layanan Call Center BST DKI Jakarta di no (021-4265225) atau WA (082111420717)," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rany Maulani menyebut pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat soal penyaluran dana BST dari Pemprov DKI.

Warga, diungkapkan Rany, mengadu bahwa ada oknum RT/RW yang meminta jatah bansos tunai dengan berbagai alasan. Sehingga, warga pun tidak menerima BST secara penuh.

"Banyak laporan ke kami juga memang masih banyak oknum dari pihak wilayah RT dan RW yang melakukan pemotongan dana BST ini," kata Rany, Kamis (11/3/2021).

Nama tak terdaftar

Sementara itu, sejumlah warganet mengeluh tidak terdaftar sebagai penerima BST dari Pemprov DKI.

Hal tersebut terlihat dalam kolom komentar unggahan informasi BST Februari di akun Dinsos DKI dan Pemprov DKI, @dkijakarta.

"Sedih bgt liat orang2 pada dapet BST sy engga.. sabar ya allah...," kata @rafaldo220786.

Selain mengeluh tak terdata, beberapa warganet juga menyoroti dana BST yang tak sesuai sasaran.

"Waktu sembako saya dapat kenapa pas di ganti bst saya jadi ga dapet apa padahal suami saya meninggal dan saya sampai sekarang belum bekerja makan pun numpang sama orang tua malah ga dpt bantuan apa" pkh aja saya ga punya.... Tapi tetangga saya yg suaminya kartap punya penghasilan 5juta mlh dpt bst," tulis akun @rohaniyuyun.

"Kenapa org tua saya belum dapat dapat ya pak/bu?padahal sudah menyerahkan semua data2 yg dibutuhkan ke RT/RW. Kenapa pembagiannya tidak rata ya pak/bu?justru org org yang lebih mampu malah mendapatkan," ujar akun @manisaptr.

Karena sasaran dinilai kurang tepat, ada warganet yang menyarankan pemberian sembako ketimbang BST.

"Lansia gmn tuh...bst mah banyak yg pekerja yg dpt,yg karyawan tetap dll...mending sembako dri awal mah yg nerima jelas dan fungsi nya jelas," tulis akun @a.wahyudi1808.