Dinkes DKI Bantah Setujui Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarga Anggota DPRD

"Saya tidak ada tertulis mengatakan bahwa itu (vaksinasi keluarga anggota DPRD disetujui)," kata Widyastuti saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Widyastuti mengatakan, Dinkes DKI Jakarta akan melakukan vaksinasi Covid-19 dengan tahapan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Kelompok prioritas yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19, kata Widyastuti, bukan untuk keluarga anggota DPRD DKI.

"Kami sesuai dengan aturan main, termasuk siapa-siapa yang harus dilakukan penyuntikan di tahap 2," kata Widyastuti.

Terkait pengakuan dari Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD DKI bahwa vaksinasi untuk anggota DPRD DKI dilakukan bersama dengan pasangan masing-masing, Widyastuti menyerahkan sepenuhnya ke Setwan.

Karena pendataan untuk penerima vaksinasi Covid-19 di lingkungan DPRD DKI didata dari Setwan, termasuk jumlah penerima vaksinasi di lingkungan DPRD DKI.

"Verifikasi data kita serahkan ke institusi masing-masing, kami sangat luas kalau untuk satu per satu (verifikasi)," kata dia.

Widyastuti mengatakan, verifikasi data memang diserahkan ke institusi masing-masing seperti yang sebelumnya terjadi di vaksinasi pedagang pasar di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Saat itu verifikasi data penerima vaksinasi dilakukan oleh PD Pasar Jaya. Begitu juga saat vaksinasi anggota DPR-RI yang diikuti oleh keluarga anggota DPR-RI.

"Itu semuanya yang verifikasi data adalah bagian dari biro umum atau sekjennya," tutur Widyastuti.

Sebelumnya Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang mengatakan, vaksinasi Covid-19 di DPRD DKI Jakarta melibatkan pasangan setiap anggota Dewan.

Suami atau istri anggota Dewan mengikuti penyuntikan dosis kedua pekan lalu.

"Jadi yang sekarang (dosis kedua) itu untuk anggota Dewan dan istri dan suami," kata Hadameon saat dihubungi melalui telepon, Selasa (16/3/2021).

Menurut Hadameon, penyuntikan anggota DPRD bersama pasangan tersebut tidak termasuk penyuntikan vaksin untuk keluarga anggota Dewan.

"Kalau keluarga itu kan termasuk anak, keluarga bisa dari orangtua anggota, bisa dari... Namanya keluarga ya kan enggak bisa memprediksi," kata Hadameon.

Penyuntikan vaksin untuk pasangan anggota Dewan tersebut mendapat kritikan dari Ombudsman kantor perwakilan Jakarta Raya.

Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan apa yang dilakukan DPRD DKI merupakan maladministrasi dan melanggar ketentuan yang dibuat.

Ia menekankan, anggota DPRD DKI sudah mengambil jatah orang lain untuk vaksinasi Covid-19 tanpa rasa malu.

"Jadi itu sudah mengambil jatah orang yang berhak, harusnya punya rasa malu lah anggota Dewan," kata Teguh.