Jakarta Uji Coba Belajar Tatap Muka, Perhimpunan Guru Berharap Tak Ada Pelanggaran seperti Daerah Lain

Ia menilai, ada evaluasi yang penting untuk diperhatikan oleh DKI Jakarta berkaca dari penerapan PTM di daerah lain.

“Dalam konteks Jakarta rencana pembelajaran tatap muka Jakarta kami berkaca kepada 22 persen sekolah yang membuka sekolah sejak di bulan Januari. Kalau di data kami ada sekitar 20-an sekolah yang di provinsi sudah mulai buka terbatas sejak Januari. Evaluasi ini semoga tak terjadi di Jakarta,” kata Satriwan dalam rekaman suara yang diterima Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Ia memberikan contoh penerapan PTM di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekitar bulan Maret 2021.

Di Kabupaten Bogor, masih banyak guru yang belum divaksinasi saat sekolah melakukan PTM.

“Sedangkan vaksinasi guru itu merupakan syarat mutlak untuk sekolah dibuka seperti disampaikan Mas Menteri Nadiem. Ini justru berpotensi membahayakan guru, peserta didik, dan warga sekolah lainnya ketika sekolah dibuka,” tambah Satriwan.

Ia mengerti rencana niat baik uji coba PTM di 170 sekolah di Kabupaten Bogor meski gurunya belum divaksinasi Covid-19.

“Nah ini justru paradoks gitu ya. Dan kami sangat kecewa juga karena tidak ada sanksi baik pusat seperti Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri. Sekolah dibuka tapi vaksinasi gurunya belum tuntas. Nah ini kan justru berbahaya. Mestinya yang seperti ini bisa dihentikan atau diberikan sanksi. Itu evaluasi yang pertama,” ujar Satriwan.

Evaluasi selanjutnya yang bisa diperhatikan pemerintah DKI Jakarta, yaitu pelanggaran protokol kesehatan dan 3M.

Ia memberikan contoh pelanggaran di Bukittinggi, Sumatera Barat.

“Misalnya saya ambil contoh di salah satu SD Negeri di Bukittinggi, anaknya banyak yang tak menggunakan masker, termasuk gurunya juga, sebagian pakai pakai masker tapi itupun ditaruh di dagu, tak ada menjaga jarak,” kata Satriwan.

Ia menilai pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan sekolah rata-rata hampir terjadi di semua daerah yang telah membuka PTM.

“Karena tak ada yang mengawasi kemudian tak ada sanksi juga yang tegas baik dari pemerintah daerah maupun dari Kanwil Kemenag untuk sekolah madrasah. Itu evaluasi yang kedua,” ujar Satriwan.

Evaluasi selanjutnya yang bisa diperhatikan adalah tak ada sanksi pelanggaran protokol kesehatan di sekolah.

Ia masih melihat masih banyak siswa yang melanggar protokol kesehatan dan menganggap sudah seperti tak ada Covid-19.

“Nah ini khusus terjadi di SMK, SMA, SMP dan sederajat. Jadi pulang sekolah ya seperti biasa seperti normal, ngobrol tak ada jarak, berkerumun, nongkrong di tempat tongkrongan, kemudian mengabaikan protokol kesehatan,” tambah Satriwan.

“Tiga hal catatan Evaluasi ini jadi tanda bahwa memang tidak ada pengawasan yang baik dari Pemda/dinas setempat. Kami berharap DKI Jakarta tidak terjadi seperti ini (evaluasi seperti daerah lain),” ujar Satriwan.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan melakukan uji coba atau pilot project pembukaan sekolah tatap muka secara terbatas.

Uji coba pembelajaran tatap muka di Jakarta diselenggarakan setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan lampu hijau mengenai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, mengatakan, pilot project pembelajaran tatap muka berlangsung pada 7-29 April 2021.

Selama masa uji coba, pembelajaran dilakukan secara terbatas. Siswa yang diperbolehkan mengikuti uji coba adalah murid dengan jenjang pendidikan mulai dari kelas 4 SD hingga 12 SMA/SMK.

Kegiatan pembelajaran hanya dilakukan selama satu kali dalam satu minggu untuk setiap jenjang pendidikan.

Setelah itu, kegiatan belajar-mengajar akan diliburkan sebab gedung sekolah disterilisasi.

Selain itu, jumlah peserta didik juga dibatasi maksimal 50 persen dari daya tampung per kelas dengan pengaturan jarak 1,5 meter per siswa.

Nahdiana menambahkan, selama uji coba, kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga tidak diperbolehkan. Ruang perpustakaan dan area kantin juga tidak diizinkan untuk dibuka.

Kemudian, materi yang diajarkan diprioritaskan untuk mata pelajaran yang esensial dengan durasi pelajaran selama 3-4 jam.

Nahdiana menjelaskan, materi pelajaran esensial yang diajarkan adalah pelajaran yang membutuhkan tatap muka dan tidak efektif diajarkan dengan metode daring.

"Materi pembelajaran kami prioritaskan dulu dengan materi-materi esensial yang sangat dibutuhkan," kata Nahdiana.

Adapun guru yang nantinya akan mengajar selama masa uji coba telah diberi pelatihan tentang blended learning, sehingga ketika sudah mulai pembelajaran, guru juga masih melayani pembelajaran secara virtual.

“Gurunya juga di-piloting terbatas ini sudah mengikuti pelatihan tentang blended learning, saat anak belajar di sekolah, satu lagi belajar di rumah, atau jika orangtuanya tidak mengizinkan, anak ini tetap di rumah, maka kami tetap melayani," ucap Nahdiana.