Salin Artikel

Kasus Covid-19 di Klaster Perkantoran Naik, Sudin Naker Jakpus Gencarkan Sidak

Sidak ini semakin digencarkan setelah munculnya kenaikan kasus Covid-19 pada klaster perkantoran.

"Kami terus melakukan sidak guna memastikan setiap kantor menerapkan aturan pencegahan Covid-19," kata Kepala Seksi Pengawasan Sudin Nakertrans-E Jakarta Pusat, Kartika Lubis, saat dihubungi, Selasa (27/4/2021).

Kartika mengatakan, sidak terakhir dilakukan oleh pihaknya di perkantoran wilayah Kompleks Majapahit, Gambir, Senin kemarin.

Dalam sidak itu, didapati bahwa seluruh perkantoran di kompleks tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan baik.

"Semua melakukan prosedur protokol kesehatan dengan ketat. Memakai masker, menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, ada pengecekan suhu tubuh, dan pembatasan karyawan 50 persen yang bekerja di kantor," kata Kartika.

Kartika menambahkan, dalam sidak-sidak sebelumnya, sejumlah perkantoran juga relatif tertib dalam mengikuti aturan yang ada.

"Banyak perusahaan mengerti kok soal protokol kesehatan, kalau ada yang covid mereka melaporkan," kata dia.

Kartika menilai, naiknya kasus Covid-19 di perkantoran dalam beberapa hari terakhir lebih disebabkan karena kecerobohan tiap individu karyawan dalam menerapkan protokol kesehatan.

Jadi, bukan karena sistem perkantoran yang tak mengikuti aturan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui akun instagramnya @dkijakarta menyebut penularan Covid-19 meningkat di perkantoran yang karyawan atau pegawainya sudah menjalani vaksinasi Covid-19.

Klaster perkantoran disebut mengalami peningkatan dalam seminggu terakhir.

Pemprov DKI mencatat pada 5-11 April 2021 terdapat 157 kasus positif Covid-19 di 78 perkantoran.

Sedangkan pada 12-18 April 2021, jumlah positif Covid-19 meningkat menjadi 425 kasus dari 177 perkantoran.

"Sebagian besar kasus konfirmasi Covid-19 di perkantoran terjadi pada perkantoran yang sudah menerima vaksinasi Covid-19," tulis Pemprov DKI, Minggu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, kemungkinan penyebab peningkatan klaster perkantoran lantaran euforia vaksinasi Covid-19.

"Bisa jadi seperti itu (karena euforia vaksinasi)," ujar dia saat dihubungi melalui telepon, Senin (26/4/2021).

Dia sempat menyinggung salah satu bentuk euforia adalah kasus Rafi Ahmad yang setelah divaksin dan berharap untuk tetap mentaati protokol kesehatan, tapi justru malah lalai terhadap protokol kesehatan.

"Kemarin juga kan begitu yang lagi viral. Divaksin untuk memberikan sosialisasi prokes, tapi setelah divaksin justru nggak taat prokes kan begitu," kata dia.

Padahal vaksinasi Covid-19, ucap dia, bukan satu-satunya solusi pengendalian penularan Covid-19, melainkan salah satu cara untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Selain vaksinasi, protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak harus tetap diterapkan.

"Bahwa vaksin itu salah satu bukan satu-satunya, salah satu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid, tetapi, cara yang paling ampuh itu dia 3M," ujar Andri.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Klaster Perkantoran di Jakarta Meningkat karena Euforia Vaksinasi Covid-19", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/26/14450981/klaster-perkantoran-di-jakarta-meningkat-karena-euforia-vaksinasi-covid.
Penulis : Singgih Wiryono
Editor : Sandro Gatra

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/27/16303491/kasus-covid-19-di-klaster-perkantoran-naik-sudin-naker-jakpus-gencarkan

Terkini Lainnya

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke