Terminal Kalideres Tetap Beroperasi Selama Periode Larangan Mudik 6-17 Mei

"(Layanan AKAP) Terminal Kalideres rencananya dibuka (saat mudik)," kata Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnaen saat dihubungi, Senin (3/5/2021).

Hal ini, menurut Revi, direncanakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Sebelumnya, layanan AKAP di Terminal Kalideres diinformasikan akan ditutup.

Kebijakan tersebut ditetapkan menyusul adanya larangan mudik pada tanggal 6-17 Mei 2021 yang ditetapkan pemerintah.

Saat itu, Revi mendapat informasi bahwa satu-satunya layanan AKAP di Jabodetabek yang diperbolehkan beroperasi adalah di Terminal Pulogebang.

"Nah, karena Terminal AKAP di Jabodetabek banyak, makanya kalau di Pulogebang mungkin terlalu jauh ya lokasi, makanya untuk di wilayah barat diminta Terminal Kalideres untuk tetap dibuka," ungkap Revi.

"Tapi harus ada revisi surat dan ada surat ketetapan dari Kepala Dinas Perhubungan. Nah ini kami masih menunggu, belum keluar, kami tunggu satu sampai dua hari ini," imbuhnya.

Namun, tak sembarang orang dapat menggunakan layanan AKAP di Terminal Kalideres pada periode mudik.

"Jadi ini kan kepentingan mendesak perjalanan non-mudik, berarti untuk perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan keluarga meninggal atau ibu hamil yang didampingi satu orang keluarga, harus memenuhi syarat itu," ungkap Revi.

Di samping itu, bus yang akan beroperasi di masa mudik pun akan ditempel stiker khusus.

Tetapi, Revi menyatakan belum mendapatkan informasi rinci terkait hal ini.

Sementara itu, terminal yang ditutup selama masa larangan mudik 6-17 Mei 2021, mencakup terminal yang dikelola BPTJ maupun pemerintah daerah.

Adapun terminal yang berada di bawah BPTJ meliputi Terminal Jatijajar Depok, Baranangsiang (Bogor), Poris Plawad (Tangerang), dan Terminal Pondok Cabe (Tangerang Selatan).

Sementara itu, terminal milik pemerintah daerah terdiri dari Terminal Kampung Rambutan dan Tanjung Priok yang berada di bawah pengelolaan Pemprov DKI Jakarta.

Kemudian, Terminal Bekasi di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Bekasi.