Pangdam Jaya Ceritakan Kronologi Debt Collector Coba Rampas Mobil yang Dibawa Babinsa

Dudung mengatakan, kronologi berawal saat Serda Nurhadi mendapat laporan dari masyarakat sekitar pukul 14.00 WIB, bahwa terjadi kemacetan di salah satu jalan di Kelurahan Semper.

"Mendapat laporan dari masyarakat bahwa di depan kelurahan Semper ini terjadi kemacetan total. Kemudian ada laporan lagi bahwa ada masyarakat yang ribut dengan debt collector," ujar Dudung saat ditemui di Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/5/2021).

Kelompok debt collector tersebut cekcok dengan Naras, pemilik mobil Honda Mobilio.

"Atas informasi tersebut, maka Serda Nurhadi datang ke lokasi, kemudian berdialog dengan debt collector. Kemudian Serda Nurhadi melihat ada di dalam mobil anak-anak menangis dan ada orang tua yang kesakitan," kata Dudung.

Dudung menjelaskan, Naras dan keluarganya memang sedang menuju rumah sakit untuk melakukan pengobatan anggota keluarganya.

Melihat orang tua yang kesakitan, Serda Nurhadi berdialog dan mengambil alih kendaraan untuk mengurai kemacetan yang terjadi dan mengantar mobil tersebut ke rumah sakit terdekat.

Saat di perjalanan, pemilik kendaraan mengarahkan Serda Nurhadi ke jalan tol. Saat tiba di pintu tol, Serda Nurhadi memberhentikan kendaraan karena menilai tidak perlu melewati jalan tol jika ingin ke rumah sakit.

"Diarahkan pemilik (kendaraan) ke arah tol, maka Serda Nurhadi memberhentikan, karena dia pikir kenapa harus ke tol, padahal mau ke RS. Nanti pikiran yang bersangkutan (Nurhadi) kalau ke tol ini jangan-jangan mau melarikan diri," ucap Dudung.

Lantaran tak bisa mengendalikan laju mundur kendaraan matik milik Naras, Serda Nurhadi akhirnya meminta Naras untuk mengambil alih kemudi.

Saat hendak bertukar tempat itu, debt collector kemudian cekcok dengan Naras dan sempat terjadi aksi berebut kunci mobil.

"Terjadilah di situ perselisihan, ketika Serda Nurhadi mau pindah ke belakang, terjadi perselisihan perebutan kunci saudara Naras dengan debt collector," tutur Dudung.

Cekcok akhirnya bisa ditenangkan dan terjadi kesepakatan mobil dibawa ke Polres Jakarta Utara.

"Kami dari Kodam Jaya bertindak pertama mengamankan Serda Nurhadi, kemudian kita proses Serda Nurhadi jangan sampai Serda Nurhadi justru ada kaitannya dengan pemilik mobil yang jelas-jelas tidak melunasi," kata Dudung.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Dudung mengatakan, Serda Nurhadi murni ingin menolong orang tua yang sedang kesakitan untuk dibawa ke rumah sakit.

"Karena betul-betul Serda Nurhadi hanya ingin membantu untuk tidak terjadi kemacetan, kedua untuk membantu masyarakat (ketika) sedang kesulitan," kata dia.

Polisi Tangkap 11 Debt Collector

Anggota Polres Metro Jakarta Utara kemudian menangkap 11 debt collector yang terlibat dalam peristiwa itu.

Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Nasriadi mengatakan, para debt collector ditangkap pada Minggu (9/5/2021) pukul 15.00 WIB.

Penangkapan mereka berdasarkan laporan tentang perbuatan tidak menyenangkan disertai ancaman kekerasan dan percobaan pencurian.

“Mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut, kemudian Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Dwi Prasetyo Wibowo membentuk tim gabungan yang terdiri dari Unit Jatanras, Unit Resmob, dan Unit Reskrim Polsek Koja untuk mengungkap kasus ini,“ ujar Nasriadi saat dikonfirmasi, Minggu malam.

Adapun para pelaku berinisial GL, HL, JK, GYT, YA, JT, RS, FM, AM, DS, dan HL.

Nasriadi menambahkan, pihaknya masih mengejar satu debt collector lainnya yang terlibat.

"Dari hasil interograsi awal bahwa yang terdapat dalam video viral ialah atas nama DS, HL, HL, GL, JT, GT, dan YA,” ujar Nasriadi.

Nasriadi mengatakan, para debt collector ini mendapatkan kuasa dari PT. Anugrah Cipta Kurnia Jaya.

PT. Anugrah mendapatkan kuasa dari Clipan Finance.

“Lalu dari perusahaan tersebut, memberikan kuasa kepada saudara HL. Lalu HL memberitahukan kepada rekan-rekannya (para tersangka) untuk membantu proses penarikan,” ujar Nasriadi.

Menurut Nasriadi, para pemimpin dari kelompok debt collector ini ialah HL.

Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa empat rekaman video yang viral, satu unit Iphone 6S, tujuh pasang baju, celana, dan helm yang digunakan oleh para tersangka, tiga motor, visum korban, mobil Mobilio no polisi B 2683 BZK warna putih, dan surat kuasa penarikan mobil dari Clipan Finance kepada PT. Anugrah Cipta Kurnia Jaya.

Penyidik Polres Metro Jakarta Utara kemudian memeriksa para debt collector.

Ancaman hukuman penjara untuk para debt collector tercantum pada pasal 335 ayat (1) dan Pasal 53 Jo 365 KUHP.

“Pasal (yang disangkakan) 335 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun dan Pasal 53 Jo 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun,” ujar Nasriadi.

Dilarang merampas sepihak

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

Pada 6 Januari 2020 lalu, MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

"Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kendati demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi dan sukarela menyerahkan kendaraan.

"Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi)," lanjut MK.

Untuk itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus meminta agar pemilik kendaraan maupun rumah untuk melapor ke polisi jika obyeknya dirampas secara semena-mena tanpa melalui pengadilan.

Pihak leasing dianggap melanggar hukum jika melakukan perampasan lewat debt collector. Mereka bahkan dinilai melanggar hukum dan dapat dikenakan pasal berlapis sesuai aksinya dalam melakukan perampasan.

Jika hal tersebut terjadi, maka bisa dikenakan KUHP Pasal 368 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara atau Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan) dan Pasal 378 (penipuan)