Lambatnya Polisi Usut Pemerkosaan dan Perdagangan Remaja yang Menjerat Anak Anggota DPRD Bekasi

Sebulan lebih berlalu, AT bahkan sama sekali belum diperiksa oleh polisi dan juga belum ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi Novrian sudah mendesak polisi agar segera menahan AT.

"Karena kita khawatir pelaku sudah enggak di Bekasi. Karena memang terlalu lama penindakannya," ucap Novrian, 26 April 2021.

Polisi mengrklaim, AT belum ditahan, atau bahkan belum diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, karena mangkir dua kali pemanggilan.

Padahal, polisi berwenang menjemputnya secara paksa jika itu masalahnya.

Terlebih lagi, kasus ini sama sekali bukan kasus remeh-temeh. AT, selain dituduh mencabuli korban, juga diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang/anak di bawah umur.

Indikasi perdagangan anak di bawah umur untuk prostitusi berawal saat korban diajak bekerja oleh AT.

Namun, pekerjaan yang ditawarkan korban tidak pernah ada. AT mengatakan kepada korban bahwa pekerjaan itu sudah diisi orang lain.

Korban juga dijual ke pria hidung belang melalui akun media sosial MiChat yang dioperasikan oleh AT dengan menggunakan foto korban.

Selama itu, korban diminta melayani pria hidung belang yang ditarifkan oleh AT sebesar Rp 400.000.

Korban disekap di kamar kos, dipaksa melayani tamu lima kali sehari dan tarif tadi dipegang oleh AT.

Korban sampai menderita penyakit kelamin akibat eksploitasi ini, sehingga harus menjalani operasi.

Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait menilai kasus ini sebagai kejahatan luar biasa.

"Itu minimal 10 tahun maksimal 20 tahun dan bisa ditambahkan hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati. Kalau itu terbukti dan sudah jelas undang-undangnya," ucap Arist pada 27 April 2021.

"Ini termasuk extraordinary crime, kejahatan luar biasa, maka perlu pembuktian yang kuat biar sesegera mungkin menangkap pelaku serta menahannya," sambungnya.

Ayahanda siap buka-buka

Bukti dan keterangan dalam kasus ini bukannya tidak kuat sehingga AT belum diringkus. Lambannya penanganan kasus membuat ayah korban, D (43), berang.

"Saya sendiri tanda tanya kinerja pihak kepolisian. Memang dari awal pihak kepolisian sudah bilang ini cukup kuat dalam laporannya dan juga sudah lengkap," kata D kepada wartawan, Selasa (18/5/2021).

"Saksi ada lima orang yang sudah kita berikan. Kalau memang Polres Metro Bekasi Kota masih (merasa) kurang saksi, akan saya berikan kembali. Kalau dibilang kurang, kata orang penyidik tidak, karena sudah kuat laporannya," jelasnya.

"Saya sendiri bingung, apa yang kurang dari saya coba? Semuanya sudah saya berikan mulai dari surat laporan, keterangan korban, keterangan saksi-saksi, bukti visum, barang bukti pakaian sudah saya serahkan," kata D lagi.

D mengaku siap memberikan sampai 10 orang saksi sekalipun. Ia telah mewanti-wanti polisi agar segera memanggil dan menahan AT.

Jika tidak segera, menurutnya, AT berpotensi melarikan diri.

"Kalau sudah kayak gini menjadi dilema dari pihak korban dan tanda tanya besar ke pihak kepolisian. Sudah terbukti, pelaku tidak ada di tempat sampai saat ini," imbuhnya.

Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Mini, yang memantau dan mendampingi korban, juga berujar soal gelapnya perkembangan penyelidikan oleh polisi.

"Akhir April, saya minta kabar bagaimana, dijawab, 'Iya, Bu, siap, nanti dikabarin'. Tapi, sampai sekarang belum dikabari," kata Mini kepada Kompas.com, Selasa.

D mengaku kecewa berat.

"Kalau kemarin sedikit kecewa karena lambatnya penanganan pihak kepolisian, kalau untuk saat ini luar biasa kecewa ke pihak kepolisian, Polres Metro Bekasi Kota," ujar dia.

"Ini mempermainkan proses laporan dan proses masih menggantung sampai saat ini."

D bahkan mewanti-wanti bahwa dirinya siap "mendahului pihak kepolisian" jika kasus terus-menerus digantung seperti ini.

"Seperti apa nanti lihat ke depannya, apakah saya blow up foto pelaku nantinya dan siapa siapa saja keluarga sana yang menyembunyikan pelaku?" ungkapnya.

"Saya akan membuka semuanya. Biar masyarakat mengetahui kebenaran dan keadilan ini untuk siapa," tambah D.