Jaksa: Pledoi Rizieq Soal Kasus Megamendung Isinya Hanya Curhat

Karena itu, dalam replik atau tanggapan atas pledoi Rizieq, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh pledoi Rizieq itu. Menurut JPU, tuntutan yang mereka ajukan sudah tepat.

"Kami selaku JPU dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa tuntutan hukum yang telah kami ajukan kepada terdakwa telah tepat," kata jaksa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).

"Terdakwa mengatakan bahwa penuntut umum bersikap manipulatif dengan hanya mengambil keterangan saksi dari sisi yang menguntungkan pembuktian penuntut umum. Pada dasarnya semua yang disampaikan terdakwa dalam pledoinya adalah unek-unek dan curhatan," tambah jaksa.

JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan vonis bersalah terhadao Rizieq sebagaimana isi tuntutan.

"Mengabulkan tuntutan pidana penuntut umum sebagaimana yang telah dibacakan pada Senin (17/5/2021)," ujar jaksa.

Rizieq kemudian menanggapi replik jaksa itu. Menurut dia, replik tidak menjawab isi pledoi sama sekali.

"Sehingga kami minta (kepada majelis hakim) agar diabaikan, jangan dianggap bahkan segala dakwaan dan tuntutan jaksa dibatalkan demi hukum," kata Rizieq.

Dalam kasus kerumunan di Megamendung, jaksa menuntut Rizieq dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 50.000.000.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Rizieq melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP.

Jaksa mengatakan, sesuai Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Sementara itu, menurut jaksa, Rizieq tetap berkukuh menyelenggarakan kegiatan di pondok pesantren di Megamendung pada 13 November 2020 dan secara sengaja memberitahukan kedatangannya kepada publik.

Selain tuntutan pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizieq berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

"Yaitu (dicabut haknya) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat selama tiga tahun," kata jaksa.