Ombudsman: Ketidakmampuan Provider Jadi Kendala dalam PPDB DKI Jakarta 2021

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugrohomengungkapkan berdasarkan pantauan dan hasil pemeriksaan permasalahan provider menjadi yang utama.

"Masalah utama di ketidakmapuan provider dalam memenuhi standar layanan disdik (Dinas Pendidikan) untuk pengintegrasian data pendaftaran, Adminduk dan Sinadira," ujar Teguh ketika dihubungi Kompas.com, Senin (14/6/2021).

Selain permasalahan provider, Teguh mengungkapkan bahwa Disdik juga lemah ketika melakukan pengawasan terhadap kemampuan Telkom dalam penyelenggaraan PPDB online secara real time.

"Akhirnya integrasi data kembali dilakukan secara statis, koreksi data yang salah dilakukan kembali secata manual di pos-pos pelayanan disdik. Hal itu menimbulkan kerumunan di beberapa pos pelayanan," ujar Teguh.

Teguh mengungkapkan bahwa Disdik juga kurang melakukan sosialisasi mengenai nilai ekstrakurikuler ke sekolah yang membuat perbedaan data nilai.

"Disdik kurang melakukan sosialisasi mengenai nilai ekstra kulikuler kepada sekolah sehingga tidak ada kesamaan persepsi terkait nilai tersebut sehingga satu sekolah bisa berbeda dengan sekolah lain saat penginputan data nilai ekstra kulikuler," ujar dia.

Untuk itu, menjelang pendaftaran jalur zonasi dan afirmasi sekolah menengah, Teguh menegaskan Disdik harus memastikan pihak provider harus siap dalam menghadapi pendaftar, dan harus menambah pos pelayanan.

"Jika tidak, dipastikan seperti penerimaan 2020 yang dilakukan secara statik. Dan menambah pos-pos pelayanan disdik untuk menghindari penumpukan masyarakat yang mengadu atau memperbaiki data," ungkap dia.