Fakta soal Pelanggar Aturan PPKM Darurat yang Dimarahi Anies, Bukan Sektor Esensial tapi Tetap WFO

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajarannya dan pihak kepolisian melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung perkantoran di Jakarta, Selasa (6/7/2021).

Tujuannya adalah untuk memonitor apakah ada perusahaan yang melanggar aturan PPKM darurat selama penerapannya pada 3-20 Juli 2021.

Anies mendapati sejumlah perusahaan yang masih tetap beroperasi, padahal bukan merupakan perusahaan di sektor esensial ataupun kritikal. Akibatnya, gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi naik pitam.

Kompas.com merangkum sejumlah fakta mengenai kejadian pada Selasa tersebut di sini.

Dua perusahaan non esensial melanggar aturan

Mereka adalah agen properti Ray White Indonesia dan perusahaan asuransi PT Equity Life Indonesia.

Menurut Anies, kedua perusahaan tersebut tidak bergerak di bidang esensial dan kritikal, sehingga harus menerapkan 100 persen work from home (WFH) sesuai aturan yang berlaku selama PPKM darurat.

Pelanggaran yang mereka lakukan, kata Anies, justru membahayakan banyak nyawa di tengah merebaknya wabah Covid-19.

"Setiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tangung jawab. Semua buntung, enggak ada yang untung. Jangan seperti ini. Apalagi ada ibu hamil, ibu hamil kalau kena Covid-19 melahirkan paling susah. Pagi ini saya terima (informasi) satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Melahirkan (berstatus positif) Covid-19." kata Anies kepada pimpinan Equity Life Indonesia.

Aturan PPKM darurat

PPKM darurat hanya mengizinkan pegawai di sektor esensial untuk bekerja dari kantor atau work from office (WFO). Itu pun tetap harus dibatasi jumlahnya, yakni 50 persen WFO dan 50 persen WFH.

Sementara pegawai di sektor kritikal bisa bekerja 100 persen dari kantor.

Adapun perusahaan yang masuk ke dalam sektor esensial adalah perusahaan di bidang:

Sektor kritikal adalah di bidang:

Membuat aduan jika terdapat pelanggaran

Bagi warga yang menemukan pelanggaran PPKM darurat bisa melapor melalui JakLapor di aplikasi JAKI.

"Laporkan pelanggaran PPKM darurat di Jakarta dengan klik ikon Kamera bertuliskan Lapor yang ada di bagian bawah halaman awal JAKI," tulis akun @jsclab, yang kemudian dibagikan oleh Anies di Instagramnya.

Kirim foto bukti pelanggaran. Foto di ambil di lokasi tersembunyi, dan jangan lupa untuk memotret bagian luar gedung.

Unggah foto di menu Lapor, pilih kategori pelanggaran, dan kemudian isi kolom deskripsi.

Tindak lanjut laporan bisa dilihat di fitur JakRespons.