Tanggapi Kemenkes, Pemkot Depok: Syarat Bangun RS Lapangan Berat, Cari Nakes Juga Sulit

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan meminta pemerintah daerah agar membangun RS lapangan untuk merespons kedaruratan pandemi Covid-19 saat ini.

"Terkait RS Lapangan/RS Darurat, syaratnya tidak mudah ya. Syaratnya cukup berat," kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, kepada Kompas.com pada Jumat (16/7/2021).

Dadang membeberkan sejumlah faktor. Faktor mendasar ialah susahnya mencari tenaga dokter maupun perawat dan menyiapkan sarana dan prasarana.

"Tidak hanya di Depok, tapi se-Jabodetabek untuk SDM itu mengalami kesulitan. Kita menambah bed di RS, kita harus merekrut lagi SDM-SDM tenaga kesehatan. Jadi persoalan SDM juga menjadi persoalan utama," kata dia.

Lalu, soal "rumah sakit pengampu". Rumah sakit pengampu nantinya jadi semacam pengelola RS lapangan.

Namun, dengan kondisi saat ini, sulit untuk menunjuk RS tertentu sebagai RS pengampu.

Pasalnya, manajemen setiap RS di Depok saat ini juga tengah berjibaku menyelesaikan masalah yang dialami internal mereka lantaran derasnya arus pasien Covid-19.

Akan sangat berat bagi RS-RS itu jika ditunjuk jadi pengampu RS lapangan.

Dadang justru berharap supaya Kementerian Kesehatan membantu pemerintah daerah mengalihfungsikan aset-aset milik pemerintah pusat yang representatif dipakai sebagai tempat isolasi terkendali.

"Maka, kami berharap, saat ini Kementerian Kesehatan kami berharap saat ini silakan mengasistensi daerah-daerah. Banyak fasilitas negara, kalau di Depok misalnya ada fasilitas (gedung diklat milik) Kemendikbud di Bojongsari, silakan diasistensi," kata Dadang.

Gedung diklat tersebut sudah dijajaki Pemerintah Kota Depok untuk dialihfungsikan sebagai tempat isolasi terkendali sejak tahun 2020, namun hingga sekarang tak pernah berhasil.

Pemerintah Kota Depok memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan BNPB dan Pemprov Jawa Barat memanfaatkan aset Universitas Indonesia--Pusat Studi Jepang, Wisma Makara, dan Asrama Mahasiswa (Wisma Makara 2)--sebagai tempat isolasi terkendali dengan kapasitas total 500-600 tempat tidur.

"Makara 2 juga akan difungsikan sebagai tempat pemulihan. Jadi, pasien yang sudah sembuh dan tinggal pemulihan, nanti pemuliahannya dialihkan ke Makara 2. Sehingga, bed di rumah sakit bisa dimanfaatkan oleh pasien yang antre di IGD," ungkap Dadang.

Di samping itu, Pemerintah Kota Depok juga mendedikasikan RSUD Kota Depok khusus menangani pasien Covid-19, sembari terus berusaha menambah tempat tidur di puluhan rumah sakit lainnya.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi sebelumnya mengatakan, Pemda bisa mendirikan rumah sakit lapangan untuk menambah tempat perawatan pasien Covid-19.

"Mendirikan RS lapangan, atau tenda lapangan dibuat, dan menambah tempat isolasi terpusat harus dilakukan pemerintah daerah atau bekerja sama dengan memanfaatkan hotel untuk isolasi secara terpusat," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/7/2021).

Nadia mengatakan, selain mendirikan rumah sakit lapangan, Pemda dapat mengonversi tempat tidur di rumah sakit rujukan sebesar 40 persen.

Selain itu, Pemda dapat mengubah RSUD menjadi rumah sakit khusus Covid-19.

"Jadi Pemda nanti memutuskan rumah sakit mana yang dikonversikan atau juga rumah sakit mana yang secara penuh merawat pasien Covid-19, karena izin operasional dari RS itu ada di Pemda kan," ujarnya.

Di samping itu, terkait aplikasi Siranap yang digunakan untuk mengetahui kapasitas tempat tidur di rumah sakit, Nadia mengatakan, sulit memastikan data yang disajikan aplikasi tersebut real time.

Sebab, kata dia, pihak rumah sakit biasanya lebih memprioritaskan pasien Covid-19 yang mengantre di rumah sakit.

"Kalau kita cuma telepon mau datang (ke RS) pasti tidak akan diprioritaskan karena yang diprioritaskan yang sudah antre di ruang UGD dan triase," ucapnya.