Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Kompas.com - 25/04/2024, 16:45 WIB
Dinda Aulia Ramadhanty,
Jessi Carina

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok Imam Budi Hartono menanggapi pendapat salah satu partai politik yang menyebutkan adanya kejenuhan dari masyarakat atas kepemimpinan PKS di Depok.

"Bagaimana landasan ilmiahnya? Landasan ilmiah kan ada dengan survei," kata Imam kepada Kompas.com, Rabu (24/4/2024).

Imam yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok mengungkapkan, berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan warga Depok terhadap pemerintah mencapai 96 persen.

Baca juga: Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

"Survei mengatakan, tingkat kepuasan warga Depok terhadap Pemerintah Kota Depok, yang kebetulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota-nya berasal dari PKS itu, tingkat kepuasannya 96 persen," ujar Imam.

"Kalau ada omongan dari satu dua orang atau kelompok ya sah, tapi tidak mewakili semua warga Depok," tutur Imam.

Sebelumnya, Imam atau sapaan akrabnya IBH sudah resmi maju mewakili PKS Depok sebagai bakal calon wali kota (Cawalkot) Depok untuk Pilkada 2024.

Saat ini, Imam masih dalam proses mencari calon wakil wali kota (Cawawalkot) yang akan mendampinginya.

Baca juga: Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

"Sudah ada beberapa yang melamar, tapi nanti waktunya siapa jodohnya, akan disampaikan," ungkap Imam.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Depok Tanidi mengungkapkan, warga Depok sudah jenuh kepemimpinan PKS.

Diketahui, PKS konsisten menempati posisi puncak pemerintahan Kota Depok selama belasan tahun sejak 2006.

"Kalau kita lihat dari keinginan masyarakat secara umum, mereka memang ingin ganti rezim karena ada kejenuhan," ucap Tanidi kepada Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Tanidi menilai, pemerintahan Depok yang dipegang PKS selama ini dianggap tidak membawa banyak perubahan.

Menurutnya, Depok butuh budaya politik layaknya pemerintah tingkat nasional yang menunjuklan variasi dominasi partai politik.

"Kayak di tingkat nasional, saat suatu partai dirasa terlalu mendominasi, di periode selanjutnya pasti ada perubahan," terang Tanidi.

"Jika dinamika seperti itu terjadi di Depok, mungkin ada perubahan. Tapi kalau selalu sama saja, ide untuk mengubah Depok juga tidak ada," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

3 ASN Ternate Beli Narkoba Rp 300.000 dari Seorang Perempuan

3 ASN Ternate Beli Narkoba Rp 300.000 dari Seorang Perempuan

Megapolitan
Komnas HAM Dorong Keluarga Vina Cirebon Dapat 'Trauma Healing'

Komnas HAM Dorong Keluarga Vina Cirebon Dapat "Trauma Healing"

Megapolitan
Transjakarta Tambah Layanan Rute Stasiun Klender-Pulogadung via JIEP

Transjakarta Tambah Layanan Rute Stasiun Klender-Pulogadung via JIEP

Megapolitan
Anggota Komisi I DPR Ungkap Ada Pihak yang Mau Media Bisa Dikontrol

Anggota Komisi I DPR Ungkap Ada Pihak yang Mau Media Bisa Dikontrol

Megapolitan
Polisi Masih Buru Pemasok Narkoba yang Dipakai Tiga ASN Ternate

Polisi Masih Buru Pemasok Narkoba yang Dipakai Tiga ASN Ternate

Megapolitan
Setubuhi Anak Tiri Berulang Kali, Seorang Pria di Jakpus Jadi Tersangka

Setubuhi Anak Tiri Berulang Kali, Seorang Pria di Jakpus Jadi Tersangka

Megapolitan
Tegaskan Tak Ada Bisnis Jual-Beli Kursi Sekolah, Disdik DKI: Tidak Ada 'Orang Dalam'

Tegaskan Tak Ada Bisnis Jual-Beli Kursi Sekolah, Disdik DKI: Tidak Ada "Orang Dalam"

Megapolitan
Warung Penjual Petasan di Rawamangun Terbakar, Diduga akibat Gas Bocor

Warung Penjual Petasan di Rawamangun Terbakar, Diduga akibat Gas Bocor

Megapolitan
Ahok Ditawari PDI-P Maju Pilkada Sumut ketimbang Jakarta, Pengamat: Kemungkinan karena Pernah Kalah di Pilkada DKI 2017

Ahok Ditawari PDI-P Maju Pilkada Sumut ketimbang Jakarta, Pengamat: Kemungkinan karena Pernah Kalah di Pilkada DKI 2017

Megapolitan
Mobil Terbakar di Parkiran Kampus Trisakti, Api Menyambar ke Gedung

Mobil Terbakar di Parkiran Kampus Trisakti, Api Menyambar ke Gedung

Megapolitan
PPDB SMA Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

PPDB SMA Jakarta 2024: Kuota, Seleksi, Jalur, dan Jadwalnya

Megapolitan
Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI Tegaskan Jurnalisme Investigatif Tak Berdampak Buruk

Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI Tegaskan Jurnalisme Investigatif Tak Berdampak Buruk

Megapolitan
Pemprov DKI Ingatkan ASN Jaga Komitmen Antikorupsi

Pemprov DKI Ingatkan ASN Jaga Komitmen Antikorupsi

Megapolitan
Ditawari PDI-P Jadi Calon Gubernur Sumatera Utara, Ahok Dijauhkan dari Pilkada Jakarta?

Ditawari PDI-P Jadi Calon Gubernur Sumatera Utara, Ahok Dijauhkan dari Pilkada Jakarta?

Megapolitan
Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI: Ini Skenario Besar Pelemahan Demokrasi

Tolak Revisi UU Penyiaran, AJI: Ini Skenario Besar Pelemahan Demokrasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com