Salin Artikel

Pemprov DKI Akui Tak Cermat Beli Rapid Test karena Harus Segera, Fitra: Alibi Saja

Salah satunya, yaitu lebih bayar pengadaan alat rapid test Covid-19 dengan nominal sekitar Rp 1,1 miliar.

Dalam laporan BPK, melansir Antara, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.

Ia menyinggung soal faktor ketelitian dan kecermatan yang sulit dilakukan ketika proses pengadaan mengingat harga satuan yang sangat beragam, ketersediaan stok yang sangat fluktuatif, dan kecepatan pemesanan.

"Dan PPK kurang cermat dalam verifikasi awal dokumen penawaran penyedia dalam keadaan darurat penanganan pandemi Covid-19 yang mengutamakan keselamatan dan penanganan segera," tulis BPK dikutip Antara.

Namun demikian, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyangsikan alasan "kecerobohan" semacam itu--bahwa pembelian harus dilakukan segera karena kebutuhan alat rapid test cukup mendesak.

Pasalnya, kejadian lebih bayar Pemprov DKI Jakarta bukan baru terjadi ketika pandemi Covid-19 melanda.

"Menurutku itu alibi saja, kan temuan ini terjadi juga dianggaran 2019, sebelum pandemi," ujar Misbah Hasan, Sekretaris Nasional Fitra, ketika dikonfirmasi Kompas.com pada Jumat (6/8/2021).

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan pada 2019, Pemprov DKI Jakarta juga diketahui pernah lebih bayar Rp 6,5 miliar pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Lalu, hasil pemeriksaan pada 2020, Pemprov DKI Jakarta juga pernah lebih bayar subsidi public service obligation (PSO) ke PT Transjakarta pada 2018-2019 sebesar Rp 415 miliar.

Teranyar, selain pembelian alat rapid test, pemborosan anggaran Pemprov DKI Jakarta juga ditemukan pada belanja masker dengan nominal sekitar Rp 5,8 miliar.

Misbah mengkhawatirkan bahwa kejadian lebih bayar ini dapat berpotensi menjadi modus korupsi baru.

"Istilah kelebihan bayar menurutku perlu diubah menjadi potensi korupsi mark up harga barang," sebutnya.

"Solusinya tidak cukup hanya mengembalikan kelebihannya kemudian dianggap selesai," tutup Misbah.

Pemborosan dalam pengadaan alat rapid test

BPK menyebut, Pemprov DKI melakukan dua kali pengadaan alat tes dengan merk yang sama pada 2020.

Namun, harga alat tes tersebut berbeda antara proses pengadaan pertama dan kedua.

Dalam pengadaan pertama, Pemprov DKI melakukan kontrak dengan PT NPN yang kemudian menyediakan 50.000 unit alat tes.

Nilai kontrak berjumlah Rp 9.875.000.000, dengan begitu harga alat tes per unit adalah Rp 197.500.

Sementara dalam pengadaan kedua, kontrak dilakukan dengan PT TKM yang menyediakan 40.000 alat tes Covid-19.

Nilai kontrak sebesar Rp 9.090.090.091, sehingga didapat harga alat tes per unit sebesar Rp 227.272.

Hal ini kemudian diperiksa oleh BPK. Badan tersebut menemukan bahwa PT NPN yang menawarkan harga alat tes yang lebih rendah sebenarnya sanggup untuk menyediakan 90.000 unit alat tes.

"Bila dilihat dari proses penunjukan di atas, maka seharusnya PPK (pejabat pemberi kebijakan) dapat mengutamakan dan memilih penyedia jasa sebelumnya yang mengadakan produk sejenis dan stok tersedia namun dengan harga yang lebih murah," tulis BPK.

Lebih lanjut, BPK menyebut bahwa uang senilai Rp 1.190.908.000 bisa dihemat jika Pemprov DKI membeli di tempat yang menjual alat tes dengan harga murah.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/06/16255731/pemprov-dki-akui-tak-cermat-beli-rapid-test-karena-harus-segera-fitra

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hardiri Lomba Kicau Burung, Anies Ikut Sertakan Anis Merah Andalannya

Hardiri Lomba Kicau Burung, Anies Ikut Sertakan Anis Merah Andalannya

Megapolitan
Roy Suryo Ajukan Penangguhan Penahanan, Ini Tanggapan Polda Metro...

Roy Suryo Ajukan Penangguhan Penahanan, Ini Tanggapan Polda Metro...

Megapolitan
Pria Paruh Baya yang Bakar Rumah Tetangganya di Penjaringan Jadi Tersangka

Pria Paruh Baya yang Bakar Rumah Tetangganya di Penjaringan Jadi Tersangka

Megapolitan
Putri Chandrawati ke Mako Brimob, Bawakan Pakaian dan Besuk Ferdy Sambo

Putri Chandrawati ke Mako Brimob, Bawakan Pakaian dan Besuk Ferdy Sambo

Megapolitan
Pemprov DKI Akui Revitalisasi Kota Tua Molor dari Target, Ini Penyebabnya...

Pemprov DKI Akui Revitalisasi Kota Tua Molor dari Target, Ini Penyebabnya...

Megapolitan
Bela Istri, Pria Paruh Baya Bakar Rumah Tetangganya di Penjaringan

Bela Istri, Pria Paruh Baya Bakar Rumah Tetangganya di Penjaringan

Megapolitan
Diduga Korsleting, Gedung Lantai 3 Kantor Pegadaian di Jakarta Pusat Terbakar

Diduga Korsleting, Gedung Lantai 3 Kantor Pegadaian di Jakarta Pusat Terbakar

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Banyaknya Perolehan Medali Emas dalam ASEAN Paragames Kado Terindah Kemerdekaan

Wagub DKI Sebut Banyaknya Perolehan Medali Emas dalam ASEAN Paragames Kado Terindah Kemerdekaan

Megapolitan
Polisi Sebut Rombongan Pemotor Bersenjata di Cempaka Putih Diduga Hendak Tawuran

Polisi Sebut Rombongan Pemotor Bersenjata di Cempaka Putih Diduga Hendak Tawuran

Megapolitan
Rombongan Pemotor Bersenjata Ditangkap di Cempaka Putih, 1 'Airsoft Gun' Turut Diamankan

Rombongan Pemotor Bersenjata Ditangkap di Cempaka Putih, 1 "Airsoft Gun" Turut Diamankan

Megapolitan
200.000 Anak di Kota Bekasi Jadi Target Imunisasi Selama Bulan Imunisasi Anak Nasional

200.000 Anak di Kota Bekasi Jadi Target Imunisasi Selama Bulan Imunisasi Anak Nasional

Megapolitan
Satpam Sebut Penutupan Akses Rumah Pribadi Ferdy Sambo Tak Terkait Kasus Brigadir J

Satpam Sebut Penutupan Akses Rumah Pribadi Ferdy Sambo Tak Terkait Kasus Brigadir J

Megapolitan
Ketinggian Muka Air di Pintu Air Pasar Ikan Naik ke Siaga Dua, Masyarakat Diminta Hati-hati

Ketinggian Muka Air di Pintu Air Pasar Ikan Naik ke Siaga Dua, Masyarakat Diminta Hati-hati

Megapolitan
Masuki Musim Pancaroba, Warga Kota Bekasi Diminta Ikut Cegah Peningkatan Kasus DBD

Masuki Musim Pancaroba, Warga Kota Bekasi Diminta Ikut Cegah Peningkatan Kasus DBD

Megapolitan
Manajer BCL Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Penyalahgunaan Psikotropika

Manajer BCL Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Penyalahgunaan Psikotropika

Megapolitan
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.