Soal Anggaran Fantastis Baju Dinas DPRD Kota Tangerang, Lembaga Kebijakan Publik: Terkesan Ada Markup

TANGERANG, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kebijakan Publik Ibnu Jandi menduga anggaran bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang 2021 yang meningkat dua kali lipat dibanding anggaran tahun 2020 merupakan hasil penggelembungan (markup).

Diketahui dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta.

Dari situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas pada tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 312,5 juta.

Ibnu menyatakan, indikasi markup terlihat ketika membandingkan anggaran satu setel baju dewan yang menyentuh Rp 2,7 juta dengan harga satu setel baju di pasaran.

"Terkesan ada markup. Bisa saja itu harganya atau besarannya irasional ya. Harga wool tertinggi yang saya lihat di pasar itu Rp 495.000. Kalau misal satu setel berikut celana, katakan Rp 900.000," paparnya melalui sambungan telepon, Selasa (10/8/2021).

Tak hanya itu, Ibnu menyebut, kondisi pandemi yang mengharuskan sebagian anggota DPRD Kota Tangerang menjalani bekerja dari rumah (WFH) membuat adanya lima setel yang dianggarkan bakal tidak terpakai.

"Kondisi kaya gini, WFH, dan sebagainya, mbok ya emang mau pakai di mana? Orang sekantor aja WFH," ucapnya.

Meski demikian, menurut Ibnu, anggota DPRD memang memiliki hak untuk mendapatkan pakaian dinas.

Namun, yang dia pertanyakan, apakah salah satu bahan pakaian itu harus menggunakan lini busana yang semewah itu.

"Sah-sah saja mendapatkan pakaian dinas. Hanya saja, apakah (anggaran) sebesar itu? Apakah semewah itu? Apa baju semewah itu memang tahan peluru?" ucap Ibnu.

Dia menyarankan, seharusnya DPRD Kota Tangerang menggunakan bahan dengan harga yang lebih murah meskipun merek dari Indonesia.

"Jangan terkesan mewah dan mahal kali.

Meskipun pakai merek Indonesia, jangan terlalu mahal," tuturnya.

Gelar rapat soal anggaran fantastis

DPRD Kota Tangerang bakal mengadakan rapat soal anggaran pengadaan bahan tersebut pada Selasa ini.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo berujar, terdapat beberapa opsi yang mungkin akan diusulkan besok soal anggaran bahan pakaian tersebut. Salah satunya, yaitu dibatalkan.

Pihak yang besok akan berpartisipasi dalam rapat itu adalah pimpinan dewan, pimpinan fraksi, sekretariat, dan pimpinan komisi.

Gatot menjanjikan konferensi pers atas hasil rapat bakal digelar usai mereka membahas persoalan tersebut.

Menurut dia, anggaran bahan pakaian anggota DPRD bukan dibahas oleh pihaknya, melainkan termasuk pembahasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekwan Kota Tangerang.

Minta diperlakukan adil

Gatot meminta diperlakukan adil soal mencuatnya polemik anggaran pengadaan bahan pakaian tersebut.

Menurut dia, yang harus disoroti tak hanya anggaran bahan pakaian instansinya saja, melainkan anggaran bahan pakaian dewan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) juga.

Politikus PDI-P itu bahkan meminta anggaran bahan pakaian DPRD Provinsi Banten juga diperiksa.

"Cek Provinsi Banten, kan SSH-nya (standar satuan harga) sama. Kalau SSH-nya sama semuanya," kata Gatot.