Pemkot Depok Tunggu Arahan Pusat Soal Kebijakan Pengganti Penyekatan Jalan Raya

Di DKI Jakarta, sistem penyekatan kemudian diganti dengan sistem ganjil-genap di delapan  ruas jalan yang diklaim tetap mampu membatasi pergerakan warga.

Namun, kebijakan ganjil-genap ini baru diberlakukan di Ibu Kota. Kota-kota penyangga, seperti Kota Depok, masih menunggu arahan lebih lanjut soal kebijakan pengganti sistem penyekatan guna membatasi pergerakan warga.

"Ganjil-genap saat ini masih uji coba di Jakarta terkait dengan pengganti penyekatan. Kami masih menunggu surat edaran dari Menteri Perhubungan (terkait kebijakan pengganti penyekatan)," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, kepada wartawan Jumat (13/8/2021).

"Informasinya, dari pusat-pusat ibu kota provinsi nanti akan berkembang ke wilayah aglomerasi," tambahnya.

Dadang berujar, Kota Depok sudah mengantongi kajian pembatasan pergerakan warga. Ia mengambil contoh soal kajian kebijakan ganjil-genap pada akhir pekan yang pernah dilakukan sebelum masa pandemi Covid-19.

"Kami akan melangkah tapi melihat juga rujukan dari pemerintah pusat," sebutnya.

Data dari Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Depok menunjukkan, peningkatan mobilitas warga telah terjadi sejak pemerintah mengubah status PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 pada 23 Juli 2021.

"Perbandingan antara PPKM Darurat dengan PPKM Level 4 terdapat kenaikan sebesar 23,95 persen," tulis data tersebut.

Lalu, dilonggarkannya sejumlah pembatasan aktivitas warga, seperti mal-mal di DKI Jakarta yang mulai dibuka terbatas sejak kemarin, ditengarai juga berpengaruh terhadap meningkatnya pergerakan warga pada pekan ini.

"Kalau lihat dari pergerakan orang, ada peningkatan saat ini meskipun tidak begitu signifikan. Mulai peningkatan ketika PPKM sekarang, karena ada aktivitas ekonomi warga yang mulai dibuka," ujar Dadang.

"Pekan ini ada peningkatan pergerakan, itu data dari ATCS kami. Di sini kami melihat dari CCTV," kata dia.