Setelah Dikumpulkan Anies, 7 Fraksi DPRD DKI Sepakat Tolak Hak Interpelasi Formula E

Kesepakatan tujuh fraksi tersebut, kata Taufik, setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021) malam.

"Jadi secara umum tujuh fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi," kata Taufik saat dihubungi melalui telepon, Jumat (27/8/2021).

Taufik mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Anies menjelaskan mengapa Formula E harus tetap terselenggara tahun 2022.

Saat ini, kata Taufik, perekonomian Jakarta masih dalam kondisi terpuruk sehingga perlu ada pemantik pertumbuhan ekonomi.

Itulah mengapa Formula E diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan para investor bahwa Jakarta dalam keadaan membaik dan bisa kembali seperti keadaan normal.

"Justru Formula E salah satu cara membangkitkan ekonomi, menumbuhkan kepercayaan (negara) luar kepada kita," kata Taufik.

Kompas.com mendapatkan foto dari salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta terkait pertemuan Anies dengan para pimpinan tujuh fraksi di DPRD DKI.

Terlihat tujuh pimpinan fraksi hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, ada beberapa wajah yang tak bisa dikenali karena samar dan tertutup masker.

Berikut beberapa pimpinan fraksi yang hadir dalam pertemuan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta:

Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari

Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto

Wakil Ketua Fraksi PKS M Taufiq Zoelkifli

Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino

Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani

Ketua Fraksi Golkar Basri Baco

Hak interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan program balap mobil Formula E resmi diajukan ke pimpinan Dewan pada Kamis (26/8/2021).

Pengajuan hak interpelasi ditandatangani oleh 33 anggota Dewan. Rinciannya, 25 anggota Fraksi PDI-Perjuangan dan 8 anggota Fraksi PSI.

Inisiator pengajuan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta terkait Formula E, Ima Mahdiah, mengatakan, interpelasi diajukan karena Pemprov DKI Jakarta tidak transparan dalam menjelaskan program Formula E.

Dia mengatakan, pihak eksekutif tidak pernah menjelaskan secara gamblang terkait program adu cepat mobil listrik yang menelan anggaran triliunan rupiah itu.

"Karena selama ini tidak pernah mendapat kejelasan yang jelas ketika kami rapat komisi. Rapat di mana pun, kami tidak pernah dapat jawaban yang memuaskan dari Pemprov DKI," kata Ima saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Wakil Ketua Fraksi PDI-P ini menyebutkan, salah satu ketidakjelasan program Formula E adalah hasil studi kelayakan yang tak pernah ditampilkan ke publik.

Bahkan, kata Ima, anggota Dewan sebagai wakil rakyat pun tidak mendapatkan studi kelayakan Formula E.

"Komisi E kami rapat mengenai Formula E, kami tanyakan mengenai studi kelayakan sampai saat ini enggak pernah diberikan," ucap dia.

Selain itu, Pemprov DKI juga tidak pernah terbuka mengenai memorandum of understanding (MoU) Formula E.

Itulah sebabnya, kata Ima, Fraksi PDI-P dan Fraksi PSI solid mengajukan interpelasi agar isu-isu yang tertutup bisa terbuka dengan jelas.