Warga Kebun Sayur Ciracas Peroleh Data Kependudukan Setelah Bertahun-tahun Berjuang

Lurah Ciracas Rikia Marwan mengatakan, warga Kebun Sayur kini masuk wilayah RT 05 RW 06.

"Ada sekitar 5,3 hektar lahannya. Warga-warga (Kebun Sayur) itu ikut RT 05," kata Rikia, Minggu (5/9/2021).

Penyerahan data kependudukan secara simbolis dilaksanakan pada Jumat (3/9/2021). Para warga didampingi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera).

Sekretaris Pospera Jakarta Timur, Rudi Hartono mengatakan, ada 2.000 warga Kebun Sayur yang nantinya mendapatkan data kependudukan.

"Itu kan pemenuhan hak dasar negara, tetapi baru terlayani Jumat kemarin," kata Rudi saat dimintai keterangan, Minggu.

Sementara itu, Kepala Sektor Kecamatan Ciracas dari Sudin Dukcapil Jakarta Timur Irfan Sianturi menyebut, baru 100 warga yang mendapatkan data kependudukan untuk tahap pertama.

"Ini data warga yang baru masuk. Kami akan proses sesuai data yang masuk," kata Irfan melalui pesan tertulis.

Lahan yang ditempati warga Kebun Sayur itu merupakan lahan sengketa warga dengan Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) sejak 2009.

Perum PPD mengeklaim kepemilikan lahan tersebut untuk mendirikan apartemen.

Perum PPD bahkan menyurati Pemerintah Provinsi DKI terkait permintaan bantuan pengosongan Kebun Sayur Ciracas.

"Perum PPD telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta saat itu, Djarot Saiful Hidayat. Perum PPD memanfaatkan Pergub DKI Jakarta 207 Tahun 2016," kata Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Charlie Al Bajili, saat menggelar konferensi pers '1 Tahun Pemerintahan Anies, Penggusuran Paksa di Jakarta Masih Ada', Minggu (14/10/2018).

Wali Kota Jakarta Timur M Anwar juga mengonfirmasi adanya surat pengosongan lahan itu. Namun, Anwar mengatakan, warga Kebun Sayur sudah tinggal di sana selama puluhan tahun.

Pihaknya tidak bisa begitu saja melakukan pengosongan seperti permintaan Perum PPD.

Adapun warga Kebun Sayur mulai menggarap lahan seluas 5,3 hektar tersebut sejak 1980-an dan berlangsung hingga 1990-an.

Dilansir dari laman LBH Jakarta, pada mulanya sebagian besar merupakan petani yang menggarap lahan untuk kebun sayur itu.

Pada 2009, warga mengalami ancaman penggusuran paksa oleh Perum PPD yang mengeklaim kepemilikan lahan tersebut dengan didasarkan pada PP Nomor 42 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal Negara dalam Perum PPD.

Semenjak itu, warga yang mulai didampingi LBH Jakarta menolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur.