Makelar Tanah Normalisasi Ciliwung, Warga: Mereka Minta Bagian 25 Persen

Hal itu diungkapkan Bendahara RT 015 RW 03 Cawang, Fajri, saat ditemui di lokasi, Jumat (17/9/2021).

"Kata mereka (makelar), pencairan dana pembebasan lahan cair Desember tahun ini. Kalau diurus sama mereka, dibagi 25 persen dan 75 persen, yang 25 persen untuk mereka," kata Fajri.

Fajri menyatakan, warga RT 015 RW 03 Cawang menolak adanya makelar tanah itu.

"Pengurus RT sini sepakat terkait data-data, kalau warga sini diminta (makelar), misalnya ada orang luar minta mengatasnamakan RT, orang itu harus minta ke RT sini, jadi semua data ada di sini," ucap Fajri.

Hal senada juga diucapkan Hubungan dan Masyarakat RT 015 RW 03 Cawang, Ucok.

"Untungnya warga RT 15 ini memang tradisinya menghimpun informasi apa pun ke Pak RT-nya," kata dia.

Makelar tanah dalam bentuk biro jasa diduga ikut berperan dalam proses pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung.

Hal itu mencuat usai anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Untayana mengemukakan hal itu di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

“Saat melakukan reses di RW 3 Kelurahan Cawang Jakarta Timur, saya dapat laporan bahwa ada biro jasa menyebarkan informasi yang membuat khawatir warga," kata Justin Untayana dalam keterangannya.

Informasi itu berupa kabar kesulitan-kesulitan warga untuk mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah.

"Kemudian biro jasa tersebut menawarkan bantuan untuk mengurus surat-surat tersebut dan meminta komisi sekitar 25 persen,” lanjut dia.

Justin telah meminta Pemprov DKI dan setiap instansi terkaitnya untuk aktif mengarahkan dan menyosialisasikan kepada warga agar mengurus warga sendiri surat-surat pembebasan tanah.

"Jika tidak, maka Pemprov DKI sama saja dengan sengaja memberi ruang bagi biro jasa untuk bermain dan mendulang untung dari rakyat kecil yang akan digusur,” ucap Justin.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ikut menanggapi terkait dugaan makelar tanah itu.

“Nanti ada BPN yang memimpin prosesnya semua, agar aspek legalitas dipastikan terjaga dengan baik,” kata Ariza di DPR DKI Jakarta, Rabu (15/9/2021), sebagaimana dilaporkan WartaKota.

Ariza mengatakan, koordinasi dilakukan untuk menghindari adanya campur tangan dari orang yang tidak berkepentingan dalam proses pembebasan lahan.