Salin Artikel

PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

Kuasa hukum Tri Prasetyo, Anggiat BM Manalu, menuturkan, kliennya bukan dipecat, melainkan diberhentikan dengan tidak hormat.

"Hal (pemecatan) tersebut tidak pernah terjadi sebab yang benar adalah diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya vonis pengadilan yang sudah inkrah," kata Anggiat dalam keterangannya kepada Kompas.com, Sabtu (25/9/2021).

Merujuk pada kasus yang menjeratnya, kata Anggiat, Tri Prasetyo diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS.

Sementara itu, istilah pemecatan digunakan untuk kasus berbeda.

"Jadi kalaupun ingin menggunakan kalimat pecat lebih tepat terhadap kasus yang merupakan hasil temuan Inspektorat berupa penegakan disiplin ASN tanpa vonis pengadilan," kata Anggiat.

Ajukan banding ke Bapek

Tri Prasetyo diberhentikan dengan tidak hormat melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 989 Tahun 2021 yang ditandatangani Anies pada 16 Agustus 2021.

Tri kemudian mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) atas terbitnya SK tersebut.

"Upaya hukum yang sedang dilakukan Tri Prasetyo Utomo yaitu keberatan dan banding administrasi," ucap Anggiat.

Dalam surat banding yang dikirimkan ke Bapek, Tri merasa dirugikan karena menurutnya dasar penerbitan SK Nomor 989 Tahun 2021 tak sesuai ketentuan.

SK itu juga disebut terbit tanpa adanya pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Tri.

Penerbitan SK tersebut juga disebut tak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020.

Tri juga berkeberatan karena dengan terbitnya SK tersebut, dia tidak lagi menerima hak-hak sebagai PNS. Tri juga merasa diperlakukan secara tidak adil.

Dalam surat banding tersebut, Tri menuntut Anies membatalkan SK Nomor 989 Tahun 2021.

"Mengembalikan status pembanding (Tri) sebagai pegawai negeri sipil dengan pangkat/golongan Ruang Penata Tingkat I (III/D) pada Pemda DKI Jakarta," demikian tuntutan dalam surat banding tersebut.

Sebelum ini, Tri telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencabut SK Nomor 989 Tahun 2021.

Namun, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah menegaskan, gugatan tersebut digugurkan karena dinilai tidak sesuai prosedur.

Duduk perkara kasus

Tri terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 370 juta saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Berdasarkan fakta persidangan, Tri seolah-olah membuat uang Rp 370 juta itu disalurkan ke yayasan anak yatim bernama Yayasan Nurul Arasy.

Caranya, Tri meminta KS (korban) untuk membuat kuitansi palsu.

Pimpinan Yayasan Nurul Arasy, Sinar Suryani Ratih, dalam persidangan menegaskan, tak pernah ada sumbangan sebesar itu.

Tri hanya pernah memberikan uang dengan nilai antara Rp 1 juta-Rp 2 juta kepada yayasan.

Berdasarkan putusan Nomor 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 11 November 2020, Tri Prasetyo Utomo dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan serta membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/25/17115051/pns-dki-yang-korupsi-sumbangan-anak-yatim-tolak-disebut-dipecat-pengacara

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Dendam Berujung Mutilasi di Bekasi, Para Pelaku Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Dibunuh Saat Tidur

Fakta Dendam Berujung Mutilasi di Bekasi, Para Pelaku Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Dibunuh Saat Tidur

Megapolitan
Biskita Trans Pakuan Kini Layani Rute Parung Banteng-Air Mancur Bogor, Tarif Gratis hingga Akhir 2021

Biskita Trans Pakuan Kini Layani Rute Parung Banteng-Air Mancur Bogor, Tarif Gratis hingga Akhir 2021

Megapolitan
Bima Arya Tantang 'Pebasket Sombong' Denny Sumargo Duel Satu Lawan Satu Main Basket

Bima Arya Tantang "Pebasket Sombong" Denny Sumargo Duel Satu Lawan Satu Main Basket

Megapolitan
Hari Ini Pemprov DKI Cairkan Bantuan KJP Plus dan KJMU

Hari Ini Pemprov DKI Cairkan Bantuan KJP Plus dan KJMU

Megapolitan
Waspada Varian Covid-19 Omicron, Anggota DPRD DKI Minta Rumah Sakit Siaga

Waspada Varian Covid-19 Omicron, Anggota DPRD DKI Minta Rumah Sakit Siaga

Megapolitan
Demo Batalkan UMK DKI 2022 di Balai Kota, Polisi Siapkan Jalur Massa Buruh yang Bergerak dari Pulogadung

Demo Batalkan UMK DKI 2022 di Balai Kota, Polisi Siapkan Jalur Massa Buruh yang Bergerak dari Pulogadung

Megapolitan
UPDATE 28 November: Bertambah 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, 19 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 28 November: Bertambah 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, 19 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Pemkot Depok Rencanakan Sejumlah Pembangunan di Wilayah Timur Tahun Depan, dari RSUD hingga Jalan Penghubung

Pemkot Depok Rencanakan Sejumlah Pembangunan di Wilayah Timur Tahun Depan, dari RSUD hingga Jalan Penghubung

Megapolitan
Seleksi ASN Depok, Wakil Wali Kota: Obyektif, Tak Ada KKN, Curang Langsung Diskualifikasi

Seleksi ASN Depok, Wakil Wali Kota: Obyektif, Tak Ada KKN, Curang Langsung Diskualifikasi

Megapolitan
Demo Minta Anies Batalkan UMP DKI 2022, Massa Buruh Akan Bergerak ke Balai Kota dari Pulogadung

Demo Minta Anies Batalkan UMP DKI 2022, Massa Buruh Akan Bergerak ke Balai Kota dari Pulogadung

Megapolitan
Kronologi Mercy Lawan Arah di Tol JORR, Tabrak Dua Mobil, Sopir Diduga Pikun

Kronologi Mercy Lawan Arah di Tol JORR, Tabrak Dua Mobil, Sopir Diduga Pikun

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 3 Kasus Covid-19 di Depok, Nihil Kasus Sembuh dan Kematian

UPDATE 28 November: Tambah 3 Kasus Covid-19 di Depok, Nihil Kasus Sembuh dan Kematian

Megapolitan
Misteri Aksi Penembakan di Exit Tol Bintaro yang Tewaskan Satu Orang...

Misteri Aksi Penembakan di Exit Tol Bintaro yang Tewaskan Satu Orang...

Megapolitan
Buruh Akan Kepung Balai Kota Hari Ini, Minta Anies Cabut Keputusan UMP DKI 2022

Buruh Akan Kepung Balai Kota Hari Ini, Minta Anies Cabut Keputusan UMP DKI 2022

Megapolitan
Gara-gara “Salam dari Binjai”, Pohon Pisang Milik Warga Depok Dirusak oleh Para Bocah

Gara-gara “Salam dari Binjai”, Pohon Pisang Milik Warga Depok Dirusak oleh Para Bocah

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.