Salin Artikel

Sebut Harga Tiket Formula E Setara Dua Bansos, Anggota PSI: Kita Harus Puasa untuk Bisa Nonton?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Milianasari mengatakan harga tiket penyelenggaraan Formula E setara dengan dua bulan Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp 300.000.

Eneng menyebut harga tiket Formula E senilai Rp 500.000-700.000. Dia pun mempertanyakan untuk siapa tiket ini dijual.

"Satu bulan bansosnya Rp 300.000, apakah kita harus puasa untuk menonton Formula E, menurut saya hari-hari ini sangat tidak bijak," ujar dia dalam rapat paripurna hak interpelasi, Selasa (28/9/2021).

Eneng mengatakan, BST yang kini dihentikan penyalurannya jauh lebih bermanfaat dibandingkan penyelenggaraan Formula E yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah.

Dia menilai, Pemprov DKI Jakarta semestinya memperhitungkan pengeluaran di masa pemulihan pascapandemi.

Misalnya saja terkait dengan keuntungan ekonomi yang didapat dalam penyelenggaraan Formula E. Eneng meminta agar Pemprov DKI belajar dari peristiwa di Montreal, Kanada.

Salah satu kota penyelenggara Formula E itu disebut merugi, termasuk UMKM yang berjualan di sekitar tempat penyelenggara.

"Dari keuntungan ekonomi datanya di Montreal, UMKM malah tidak untung, tetapi rugi. 78 persen UMKM mengalami kerugian," tutur Eneng.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mempertanyakan apa yang bisa didapat oleh pelaku UMKM yang ada di Jakarta atas penyelenggaraan balap mobil listrik itu.

"Jadi di sini, kalau Formula E jadi (dilaksanakan), kira-kira siapa yang boleh jualan di sana, Pak? Apakah starling-starling (penjual kopi keliling) bisa jualan? Gerobak mie ayam, batagor bisa jualan di situ atau enggak, di sini harus dipikirkan untuk siapa (Formula E berlangsung)," tutur dia.

Eneng juga menyebut saat ini Indonesia tidak memiliki atlet yang berlomba dalam ajang Formula E. Tidak ada atlet terkenal sehingga animo untuk menonton pun sangat kurang.

"Kita ini nggak punya atlet Formula E, kita mau nonton siapa? Enggak kenal?" kata dia.

Diketahui sebelumnya, agenda rapat paripurna penyampaian hak interpelasi Formula E digelar Selasa (28/9/2021) mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 12.30 WIB.

Meski rapat paripurna tidak memenuhi kuorum, agenda penyampaian usulan hak interpelasi tetap dilaksanakan.

Di akhir rapat, forum tidak bisa memberikan keputusan lantaran sampai akhir berjalannya rapat, peserta tetap tidak memenuhi kuorum.

Rapat paripurna terkait interpelasi hari ini akhirnya resmi ditunda dengan alasan hanya ada 32 anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna dari persyaratan minimal 53 anggota Dewan.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/28/17275121/sebut-harga-tiket-formula-e-setara-dua-bansos-anggota-psi-kita-harus

Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke