4 Tahun Gubernur Anies, Mimpi Integrasi Antarmoda Transportasi Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggelontorkan setidaknya 23 janji-janji kampanye kepada warga Jakarta.

Di antara 23 janji itu, salah satu janji yang cukup menjadi perhatian adalah integrasi transportasi DKI Jakarta.

Tepat empat tahun berlalu sejak dilantiknya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, integrasi transportasi DKI mulai terlihat benang merahnya.

Pada Rabu (29/9/2021), Anies bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan integrasi transportasi Jabodetabek.

Anies mengatakan, peresmian integrasi transportasi Jabodetabek merupakan acara yang monumental untuk loncatan pelayanan transportasi yang lebih baik di Jabodetabek.

"Tapi juga membuktikan bahwa kolaborasi jika dikerjakan serius tuntas, maka manfaatnya akan amat dirasakan masyarakat," kata Anies di acara peresmian Integrasi Transporasi Jabodetabek, di Stasiun Tebet, Rabu.

Anies berharap, integrasi berbagai transportasi di Jakarta akan membuat warga Jakarta beralih menggunakan transportasi umum secara rasional karena harganya terjangka dan aksesnya meluas. 

"Inilah yang kami haturkan kepada warga Ibu Kota dan sekitarnya bahwa transportasi umum di Jakarta makin hari makin terintegrasi. Bisa pergi dari mana saja ke mana saja menggunakan satu sistem," ujar dia.

Dalam acara itu, diresmikan empat proyek integrasi transportasi yaitu pencanangan kartu dan aplikasi Jaklingko, pencanangan pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (JPM) Dukuh Atas dan revitalisasi Stasiun Sudirman, peresmian penataan kawasan stasiun tahap dua, serta penandatanganan dokumen integrasi transportasi Jabodetabek.

Perwujudan Mimpi di 2022

Sementara itu, mimpi integrasi transportasi diramal akan segera terwujud melalui sistem pertiketan terintegrasi pada transportasi publik di Jabodetabek. Sistem pertiketan ini ditargetkan mulai berlaku di tahun 2022.

"Saat ini PT JakLingko telah menghasilkan kartu dan aplikasi JakLingko yang telah diuji cobakan secara terbatas pada Agustus 2021 di KRL, MRT Jakarta, Transjakarta dan LRT Jakarta," ujar Direktur Utama Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) Tuhiyat di peresmian tersebut.

Tuhiyat menyebut, untuk mewujudkan mimpi di 2022, pihaknya harus melewati tiga fase. Fase pertama baru saja dilalui dengan diresmikannya pencanangan kartu dan aplikasi JakLingko pada akhir September kemarin.

Selanjutnya pada Maret 2022, fase kedua ditargetkan rampung. Adapun program di fase kedua adalah menyelesaikan Mobility-as-a-Service (MaaS), sebuah layanan mobilitas tunggal yang dapat diakses sesuai permintaan.

Sedangkan pada Agustus 2022, fase ketiga diharapkan rampung dengan menyelesaikan sistem Account-Based Ticketing (ABT) khusus yang bisa digunakan di semua moda transportasi di Jabodetabek.

Anies mengatakan, ABT ini nantinya memungkinkan adanya perbedaan tarif yang diberikan kepada pelanggan yang berbeda.

Perbedaan tarif ini dapat diberlakukan kepada penumpang golongan tertentu, seperti orang-orang yang telah berjasa yakni veteran hingga pensiunan guru atau juga pada golongan penumpang seperti pelajar.

"Jadi public transport bukan sekedar mudah untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, tapi juga memberikan simbol penghargaan kita ini pada orang yang telah berjasa pada kota ini," kata dia.

Ia menyebut, konsep ini telah banyak diterapkan di negara-negara maju dan kota modern lainnya.

Sementara, Muhamad Kamaluddin, Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia (Jaklingko) anak perusahaan MITJ yang mengurusi sistem pertiketan, mengatakan sejauh ini sudah banyak progres sistem integrasi yang sudah berjalan.

Ia mencontohkan, sarana penghubung antar moda di beberapa titik pertemuan sudah mulai banyak diresmikan.

"Penghubung antar moda seperti di Dukuh Atas, Tanah Abang, Palmerah, dan yang kemarin di Stasiun Tebet. Dan ini berlanjut terus," ungkap Kamaluddin kepada Kompas.com, Senin (11/10/2021).

"Juga Halte Trans Jakarta CSW dengan stasiun ASEAN MRT yang mungkin sebentar lagi diresmikan. Dan integrasi stasiun lainnya yang masih berlanjut," tambah dia.

Sementara dari sistem pertiketan, ia menyebut sudah terbentuk platform pembayaran. Selain itu standardisasi untuk kartu pembayaran antarmoda juga sudah ada.

"Juga aplikasinya yang digunakan untuk merencanakan perjalanan dan pembayaran sudah bisa (digunakan). Dan ini terus dikembangkan," kata dia.

Di balik progres tersebut, Kamaluddin juga menyoroti adanya kendala dalam mewujudkan integrasi transportasi di Jabodetabek.

"Kami ingin melibatkan operator yang lebih banyak lagi, bukan hanya empat operator yang sudah bergabung. Masih banyak operator yang bisa bergabung untuk menjadikan integrasi transportasi kita menjadi lebih utuh," kata dia.

Menyikapi hal tersebut, ia mengaku, pihaknya telah mencoba berdiskusi dengan berbagai operator dari berbagai moda transportasi.

Selain itu, Kamaluddin menyebut sudah ada diskusi lanjutan terkait integrasi bersama sejumlah operator ojek daring (ojol) raksasa.

Kemunculan PT MITJ

Salah satu wujud integrasi transportasi di era Anies adalah munculnya perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) yang didirikan pada Februari 2020.

Perusahaan ini bertugas sebagai eksekutor dari integrasi transportasi publik di Jabodetabek, pengembangan zona TOD khususnya kawasan yang beririsan dengan stasiun milik PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), dan penataan serta pengawasan stasiun tersebut

Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, sesuai dokumen integrasi transportasi Jabodetabek yang ditandatangani MRT dan PT KAI, MITJ akan menjadi koordinator integrasi transportasi Jabodetabek.

"Kami akan melakukan pengintegrasian sistem layanan antara MRT dengan KAI. Kami memastikan, nanti, pada saat dilakukan pengintegrasian sistem layanan semuanya ini akan dikoordinasikan oleh PT MITJ," kata William Sabandar, Kamis (30/9/2021).

Selain itu, MITJ juga ditugaskan membangun jembatan penyeberangan multiguna (JPM) yang menghubungkan stasiun LRT Jabodebek, Dukuh Atas, dan Stasiun Sudirman, serta revitalisasi Stasiun Sudirman.

Konsep JPM bertajuk "Serambi Temu Dukuh Atas" ini ditargetkan akan rampung pada Juni 2022, seiring dengan rencana beroperasinya LRT Jabodebek.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menganggap keberadaan MITJ ini tidak tepat dalam sistem integrasi transportasi perkotaan.

"Konsep merger perusahaan itu tidak tepat karena akan menabrak banyak sekali aturan," jelas Agus kepada Kompas.com, Senin (11/10/2021).

Agus menyebutkan, keputusan menggabungkan perusahaan setidaknya akan memengaruhi banyak regulasi yang ada.

"Misalkan pada kereta rel listrik (KRL) operasionalnya melewati tujuh pemerintah daerah, sementara (kendali) mau diambil DKI, lantas daerah lain bagaimana? Nanti biasanya kalau sudah begini akan keluar Perpres (Peraturan Presiden)," kata dia.

Selain itu, ia juga menyoroti sumber daya manusia di perusahan-perusahaan yang digabungkan. Sebab, perusahan-perusahaan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda.

"Misalkan, ada karyawan yang tadinya karyawan BUMN, apakah mau pindah menjadi karyawan anak perusahaan? Apakah sumber daya manusianya nyaman?" ujar dia.

Agus menegaskan, perwujudan integrasi transportasi di suatu kota pada prinsipnya sederhana. Prinsip integrasi, menurut Agus, adalah setiap moda transportasi terkoneksi satu sama lain.

"Kalau di transportasi, sistem integrasi transportasi prinsipnya terkoneksi. Jadi orang tidak boleh berpindah lebih dari tiga kali moda, mereka juga tidak boleh berjalan lebih dari 500 meter, itu baru interkoneksi transportasi yang bisa disebut baik," jelas dia.

Konsep sederhana tersebut, kata dia, menjadi rumit lantaran banyak kepentingan dari berbagai kepala di balik mimpi integrasi transportasi ini.

"Hanya menjadi sulit karena ada banyak kepentingan. Jika ingin mudah, kepentingan itu disatukan dahulu," tegas dia.