Kritik Anies Soal Program Rumah DP Rp 0, PSI: Realisasinya Kurang dari 0,3 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kembali mempertanyakan target pembangunan program hunian Rumah DP Rp 0 milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana mengatakan, dari 300.000 unit rumah yang ditargetkan Anies, yang terealisasi hanya 0,3 persen saja.

"Realisasi hingga tahun 2020 tidak sampai seribu unit atau kurang dari 0,3 persen dan hingga kini belum ada upaya dari Pak Gubernur untuk mempercepat pencapaian program ini," kata William dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Padahal, kata William, program Rumah DP Rp 0 merupakan program unggulan yang dijanjikan Anies saat masa kampanye Pemilihan Gubernur 2017 silam.

Selain realisasi yang mandek, William juga mengkritik nilai batas atas penghasilan penerima program dari Rp 7 juta per bulan menjadi Rp 14,8 juta.

"Ini berarti bahwa Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa skema program DP Nol Rupiah kurang diminati warga, serta menunjukkan bahwa Pak Gubernur tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat kelas bawah," ucap dia.

Menurut William, dua fakta tersebut menunjukan program Rumah DP Rp 0 hanya formalitas untuk memperlihatkan seolah-olah Pemprov DKI telah berusaha.

"Namun manfaatnya tidak dirasakan rakyat," ucap dia.

Anies akui realisasi program Rumah DP Rp 0 masih sedikit

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui realisasi pembangunan hunian DP Rp 0 masih sedikit dibandingkan janji kampanyenya.

Dia menjelaskan, unit yang berhasil dibangun oleh BUMD DKI Jakarta Perumda Pembangunan Sarana Jaya hanya 780 unit saja.

"Dalam hal ini Perumda Sarana Jaya telah membangun sebanyak 780 unit hunian DP Nol. Selain itu juga penyediaan hunian oleh Perum Perumnas melalui Perjanjian Kerjasama dengan rincian Bandar Kemayoran 38 Unit, dan Sentraland Cengkareng 124 unit," kata Anies.

Meski realisasi masih sedikit, Anies mengatakan pembiayaan rumah DP Rp 0 tetap diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah pra sejahtera.

Aturan tersebut tertuang dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepala BUMD terkait penyediaan dan pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemprov DKI, kata Anies, juga menyediakan pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan skema pembiayaan perolehan rumah dan skema fasilitas pembiayaan penyediaan rumah.

"Skema fasilitas pembiayaan perolehan rumah saat ini sedang didanai oleh APBD 2019 sebesar Rp 350 miliar, adapun penyelenggaraan tersebut sampai saat ini, Oktober 2021 sebesar Rp 219 miliar, diperkirakan sampai dengan Desember Rp 350 miliar," ucap Anies.