Penjelasan Jakpro soal Biaya Formula E yang Turun Drastis: “Kami Negosiasi Dua Malam”

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik soal pendanaan Formula E di Jakarta menjadi perbincangan hangat belakangan. Pasalnya, ada dugaan korupsi dalam pembiayaan tersebut sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai turun tangan.

Salah satu kejanggalan dalam pendanaan ajang balap mobil listrik itu adalah soal commitment fee DKI Jakarta yang mendadak terun drastis dari Rp 2,3 triliun untuk 5 tahun penyelenggaraan menjadi Rp 560 miliar.

Angka ini berkurang setelah pendanaan Formula E diserahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada pihak swasta, dalam hal ini ditangani PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra, mencium ada “bau busuk” perihal pendanaan ini.

"Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp 1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, biayanya direvisi menjadi Rp 336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran," tutur Anggara, September lalu.

Hal janggal lainnya adalah berkaitan dengan fakta bahwa beberapa kota di negara lain tidak perlu mengeluarkan biaya hingga triliunan untuk menggelar Formula E.

Kota New York di Amerika Serikat dan Roma di Italia, misalnya, dibebaskan dari biaya commitment fee, beber Anggara.

“Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi, dan ini jelas membebani APBD Jakarta,” ungkapnya.

Kota Montreal di Kanada, lanjut Anggara, memang mengeluarkan sejumlah uang untuk menggelar Formula E. Namun, angkanya sangat sedikit jika dibandingkan dengan angka yang harus dibayar Jakarta.

Montreal hanya membayar nomination fees for the City of Montreal sebesar C$151,000 atau setara Rp 1,7 miliar dan race fees sebesar C$1,5 juta atau setara Rp 17 miliar, beber Anggara.

Adanya perbedaan harga ini membuat DPRD, khususnya PSI, mempertanyakan bukti bayar commitment fee formula E.

Bukti bayar ini dibutuhkan untuk melihat besaran sesungguhnya dari biaya yang harus dikeluarkan DKI Jakarta.

Namun, Pemprov DKI tak kunjung menyerahkan bukti bayar tersebut ke DPRD selaku pengawas.

“Ada hal-hal yang sampai sekarang belum jelas dan terkesan ditutup-tutupi, misalnya kita tidak tahu apakah commitment fee dibayarkan ke pihak yang benar, yaitu FEO (Formula E Operations) di UK, atau jangan-jangan dibayar ke pihak lain. Sampai saat ini kami di DPRD belum pernah mendapatkan bukti transfer pembayaran commitment fee,” jelas Anggara.

Penjelasan PT Jakpro

Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro, Gunung Kartiko, mengungkapkan bahwa dirinya bersama jajaran direksi Jakpro melakukan negosiasi ulang dengan pihak FEO terkait commitment fee yang dinilai terlalu tinggi.

Kartiko mengatakan, negosiasi diselenggarakan pada September 2021 melalui zoom meeting dan berjalan dua malam berturut-turut.

"Berat sekali untuk kami laksanakan (negosiasi), itu dua malam lanjut terus zoom meeting," ujarnya saat ditemui di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Meeting maraton itu akhirnya membuahkan hasil. Kewajiban pembayaran commitment fee DKI Jakarta turun dari Rp 2,3 triliun menjadi Rp 560 miliar untuk 3 tahun penyelenggaraan.

Jakpro berhasil meyakinkan FEO agar uang yang sudah disetorkan untuk commitment fee pada 2019, yakni sebesar Rp 560 miliar, bisa digunakan untuk penyelenggaraan Formula E tiga tahun ke depan.

Dengan begitu, tidak perlu lagi ada penambahan dana untuk Formula E.

Menurut Kartiko, PT Jakpro menjelaskan kondisi Jakarta yang kesulitan secara finansial di tengah Pandemi Covid-19.

FEO kemudian setuju untuk tidak lagi membebani Jakarta dengan commitment fee tambahan.

”Karena kondisi Covid-19, kami kan pakai taktik-taktik dalam negosiasi, ‘Sekarang dalam kondisi kami begini (saat pandemi Covid-19) gimana? Kami minta turunkan (commitment fee) karena Formula E tidak mungkin juga terlaksana sesuai business plan awal yang dibuat," ujarnya.

(Penulis : Singgih Wiryono/ Editor : Irfan Maullana)