Wagub DKI Minta Reuni 212 Dipikirkan Lagi karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Dia berharap tidak ada kegiatan yang mengundang kerumunan selama DKI Jakarta masih belum berstatus aman dari pandemi Covid-19.

"Karena ini masih pandemi tentu harapan kita semua kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi penyebaran kita harap dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali sampai Jakarta betul-betul aman," kata Riza dalam keterangan suara, Minggu (7/11/2021).

Riza mengatakan, meskipun saat ini Jakarta berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1, tidak menutup kemungkinan lonjakan Covid-19 akan terjadi.

PPKM Level 1, kata Riza, tidak lantas membuat acara yang menimbulkan kerumunan bisa dilaksanakan.

"Kita bersyukur (berada di level 1) tapi tidak serta merta kemudian kita bebas melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebelum ada pandemi," ucap dia.

Riza mengatakan, justru di akhir tahun pengawasan protokol kesehatan semakin ketat. Pengetatan tampak dari ditiadakannya cuti bersama Natal dan Tahun Baru. 

"Sekalipun vaksinnya sudah tinggi namun kami minta seluruh masyarakat tetap berada di rumah, karena rumah adalah tempat terbaik kita untuk terbebas dari Covid-19," kata Riza.

Sebelumnya, Ketua Umum Presidium Alumni (PA) 212 Slamet Maarif memastikan kegiatan reuni 212 akan digelar 2 Desember 2021.

Slamet mengatakan, PA 212 sedang mempersiapkan teknis pelaksanaan kegiatan, termasuk izin keramaian ke kepolisian.

"Insya Allah (digelar). Teknis dan lokasi kegiatan itu masih kita bahas. Izin kepolisian sedang disiapkan," kata Slamet, Jumat (5/11/2021).

Reuni tersebut akan digelar seperti tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19. Reuni akan digelar di halaman Monumen Nasional.

Sebagai informasi, Reuni 212 berawal dari aksi tuntutan yang bertujuan untuk mengadili Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok yang dinilai melakukan penistaan agama Islam dalam kunjungan kerja di Kepulauan Seribu 27 September 2016 lalu.

Ahok ditetapkan bersalah atas penodaan agama 9 Mei 2017 oleh majelis hakim dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.