Minta Tambahan Dana Dapil Miliaran Rupiah Per Bulan, Berapa Gaji Anggota DPRD DKI?

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini DRPD DKI Jakarta menjadi sorotan karena mengusulkan penambahan dana dapil dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.

Dana dapil yang akan diterima setiap anggota DPRD DKI ini nantinya digunakan untuk melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan bertemu masyarakat.

Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan, kegiatan terjun ke masyarakat dilakukan untuk memetakan persoalan di masyarakat.

Menurutnya, kegiatan ini muncul karena kegiatan reses yang juga merupakan kunjungan kerja ke masyarakat dianggap masih kurang.

“Melalui kunjungan dapil, kita koordinasi dengan Dinas soal bagaimana mengatasi persoalan yang ada,” ujar Gembong, Jumat (12/11/2021).

Gembong mengatakan, kunjungan perlu dilakukan sekali sebulan agar ada kedekatan antara wakil rakyat dan rakyatnya.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Augustinus mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kunjungan selama 2022 yaitu Rp 49 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan oleh 106 anggota Dewan. Dengan demikian, setiap anggota Dewan akan mendapatkan dana kunjungan sebesar Rp 38,4 juta untuk satu hari kunjungan setiap bulan.

"Kurang lebih Rp 35-40 juta sebulannya. Jadi sebulan Rp 4 miliar untuk 106 anggota Dewan," tutur Augustinus.

Besaran gaji anggota DPRD DKI Jakarta

Di luar usulan dana di atas, berapa sesungguhnya gaji bulanan yang sudah diterima anggota DPRD DKI Jakarta?

Jika mengacu pada alokasi gaji DPRD DKI di APBD Tahun 2020, yang tidak mengalami perubahan di tahun berikutnya, total anggaran gaji anggota DPRD adalah sekitar Rp 152,33 miliar.

Besaran tersebut mencakup gaji dan tunjangan pokok, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan tunjangan transportasi.

Jika dirata-ratakan, anggota DPRD masing-masing mendapatkan dana sekitar Rp 119,75 juta per bulan. Pendapatan ini belum dipotong pajak.

Rincian komponen gaji anggota DPRD adalah sebagai berikut:

• Tunjangan keluarga Rp 315 ribu
• Uang reprsentasi Rp 2,25 juta
• Uang paket Rp 225 ribu
• Tunjangan jabatan Rp 3,26 juta
• Tunjangan beras Rp 153,9 ribu
• Tunjangan komisi Rp 130,5 ribu
• Tunjangan perumahan Rp 51 juta
• Tunjangan komunikasi intensif Rp 17,8 juta
• Tunjangan alat kelengkapan Dewan Rp 130,5 ribu
• Tunjangan reses Rp 17,8 juta
• Tunjangan transportasi Rp 18,2 juta

(Penulis : Singgih Wiryono/ Editor : Jessi Carina)