Riza mengatakan, program MUI bisa diambil dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing dan menghormati keputusan MUI DKI Jakarta untuk menjalankan program.
"Jadi kita hormati semua dan semua kita ingin tidak berpolitik praktis ya," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/11/2021).
Riza menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah sama sekali melakukan intervensi terkait pembentukan tim siber MUI tersebut.
"Enggak ada (intervensi)," tutur dia.
Riza meminta agar semua pihak bisa melihat niatan MUI sebagai bentuk berkolaborasi membangun bangsa, khususnya di DKI Jakarta.
"Pastikan Bhinekaan Tunggal Ika kita jaga dan rawat bersama," ujar dia.
Sebelumnya, pemberitaan tim siber MUI ramai diperbincangkan setelah Munahar Muchtar mengungkapkan ide tersebut dalam rapat koordinasi bersama bidang informasi dan komunikasi DKI Jakarta, Senin (11/10/2021).
Munahar mengatakan, Infokom MUI bisa melawan buzzer yang dianggap meresahkan dan berpotensi memecah belah bangsa.
"MUI tidak usah takut untuk katakan yang haq itu haq. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al Quran dan As Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya," kata Munahar.
Saat dikonfirmasi, Minggu (21/11/2021), Munahar membantah pembentukan tim siber MUI hanya sebatas untuk melindungi Anies dari serangan siber.
Munahar menyebut, siapapun yang berkepentingan untuk memajukan Jakarta harus dilindungi dari berita hoaks dan penggiringan opini yang dilakukan oleh buzzer.
"Enggak (terbatas pada Anies), siapa pun yang bisa membawa Jakarta menjadi yang lebih baik tentu kita dukung," ucap dia.
Gubernur Anies memilih tak menanggapi isu pembentukan tim siber digital oleh MUI DKI Jakarta untuk melawan buzzer yang kerap menyerangnya dan ulama.
"Saya komentar Jakarta saja," kata Anies.
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/22/13521841/wagub-dki-minta-tim-siber-mui-jakarta-tidak-dikaitkan-dengan-isu-politik