“Bongkar Pasang” Dirut Transjakarta Beberapa Tahun Terakhir, Ada yang Terjerat Kasus Pemerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecelakaan beruntun yang terjadi pada bus Transjakarta membuat sejumlah pihak mendesak agar direksi PT Transjakarta dibubarkan dan diganti dengan yang baru.

Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan bahwa ada manajemen yang buruk di tubuh PT Transjakarta sehingga kecelakaan terus terjadi.

“Ada manajemen yang buruh, padahal unsur keselamatan adalah nomor satu dalam bisnis transportasi,” ujar politisi PDI-Perjuangan tersebut, Jumat (3/12/2021).

Hal senada disampaikan Ketua FAKTA dan Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan.

Tigor beranggapan bahwa kecelakaan terus terjadi karena para direksi tidak bekerja membangun pelayanan Transjakarta yang aman dan nyaman.

“Untuk itu para direksi harus bertanggung jawab dan harus diganti dengan orang yang lebih baik agar pelayanan Transjakarta menjadi baik ke depannya,” ujar Tigor dalam keterangannya, Senin (6/12/2021).

Setidaknya, 502 kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta terjadi pada Januari 2021 hingga Oktober 2021, sebagaimana yang diungkap Direktur Utama PT Transjakarta Yana Aditya.

Salah satu kecelakaan bus Transjakarta yang fatal terjadi di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin (25/10/2021).

Satu bus Transjakarta menabrak bus Transjakarta lainnya yang sedang berhenti di Halte Cawang. Akibat kecelakaan tersebut, tiga orang meninggal dan puluhan lain luka-luka.

Di tengah desakan perombakan direksi tersebut, Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi mengatakan bahwa perombakan belum menjadi opsi.

"Jangan ke situ (perombakan direksi) dulu dong. Ini kan nanti akan ada audit dulu, keselamatan operasi mau dicek, diaudit dulu. Kan kita belum tahu. Namanya kecelakaan," sebut Riyadi kepada wartawan, Sabtu (4/12/2021).

Meski begitu, perombakan direksi PT Transjakarta sebenarnya bukanlah hal baru. Sebelum adanya desakan ini, telah terjadi beberapa kali perombakan di jajaran atas kepengurusan PT Transjakarta.

Kompas.com merangkumnya di sini:

Pencopotan Budi Kaliwono

Budi Kaliwono yang sudah menjabat sebagai Direktur Utaram Transjakarta sejak 2016 dicopot dari jabatannya pada 29 Oktober 2018 oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.

Jumlah penumpang bus Transjakarta melonjak drastis selama kepemimpinan Budi.

Tercatat, jumlah penumpang naik dari 420.000 per hari di tahun 2017 menjadi 720.000 per hari di tahun berikutnya.

Budi mengaku sudah melakukan hal yang maksimal selama bekerja sebagai Direktur Utama PT Transjakarta. Ia pun menerima dengan legowo keputusan Anies untuk menggantikan dirinya.

"Background saya dari swasta dan saya harus menunjukan profesional murni, saya tidak bertanya ke Pak Gubernur. Karena pergantian pengurus ini wewenang pemegang saham dalam hal ini gubernur," kata Budi, Senin (29/10/2021).

Budi digantikan oleh Agung Wicaksono yang sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT Mass Rapid Transit (MRT).

Anies tidak memberikan keterangan yang gamblang perihal alasan pencopotan Budi saat itu.

Anies sendiri memiliki kewenangan untuk bisa menunjuk langsung direksi BUMD yang dikukuhkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018.

Donny Andy Saragih dicopot empat hari setelah dilantik

Setelah Budi Kaliwono, Direktur Utama PT Transjakarta yang dicopot adalah Donny Andy Saragih.

Masa jabatan Donny sangat singkat, yakni hanya berlangsung selama empat hari dari tanggal 23 Januari hingga 27 Januari 2020.

Donny diangkat untuk menggantikan Agung Wicaksono yang mengundurkan diri.

Penunjukan Donny sebagai Direktur Utama PT Transjakarta ternyata langkah yang kurang tepat karena rekam jejaknya sebagai seorang terpidana penipuan.

Berdasarkan keterangan di situs web Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Donny bersama orang lain bernama Porman Tambunan pernah terjerat kasus pemerasan.

Kasus itu terjadi saat Donny menjabat sebagai direktur operasional PT Lorena Transport dan Porman berstatus sebagai sekretaris perusahaan PT Lorena Transport.

Donny dan Porman menipu Soerbakti dengan modus berpura-pura menjadi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ingin membuka kesalahan PT Lorena Transport.

Donny berperan sebagai pihak OJK, sementara Porman menjadi pihak PT Lorena Transport yang dihubungi orang OJK.

Dalam skenarionya, Donny menawarkan bantuan kepada Porman untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di PT Lorena Transport.

Syaratnya, PT Lorena Transport harus menyerahkan uang 250.000 dollar AS. Setelah Soerbakti menyerahkan sejumlah uang, ia merasa curiga kepada dua anak buahnya itu.

Donny dan Porman akhirnya ditangkap pada 24 November 2017. Mereka diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian dihukum masing-masing satu tahun penjara.

Donny dan Porman mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, banding ditolak. Mereka tetap dihukum masing-masing satu tahun penjara.

Tidak menyerah, mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum yang mereka ajukan lagi-lagi ditolak.

Mahkamah Agung justru memperberat hukuman mereka menjadi masing-masing dua tahun penjara.

(Penulis : Vitorio Mantalean, Ryana Aryadita Umasugi, Jessi Carina/ Editor : Sandro Gatra, Irfan Maullana, Icha Rastika)